Artinya, ruang kritik dan koreksi terhadap kebijakan publik tetap harus dibedakan dari serangan terhadap kehormatan pribadi.
Karena itu pula, media harus berhati-hati ketika memberitakan pernyataan mengenai robot, oligarki, dan koruptor.
Pernyataan Sudaryono harus tetap ditulis sebagai klaim atau tudingan Sudaryono, bukan dinaikkan statusnya menjadi fakta yang telah terbukti.
Ini bukan soal membela siapa pun.
Ini soal standar jurnalistik.
Media tidak boleh berubah menjadi mesin penghakiman.
Tetapi media juga tidak boleh takut mengajukan pertanyaan.
Justru tugas media adalah menanyakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman: apa dasar pernyataan itu?
Jika jawabannya ada, publikasikan.
Jika datanya tersedia, buka.
Jika penelitiannya ada, tunjukkan.
Jika terdapat metodologi, jelaskan.
Dengan begitu, publik tidak dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada seorang pejabat.
Publik diberikan kesempatan untuk menilai berdasarkan informasi yang dapat diperiksa.
Jangan Biarkan Oligarki Menguasai Media di Indonesia
Saya setuju apabila akun palsu, jaringan manipulasi digital, operasi terkoordinasi, atau pihak yang terbukti menggunakan teknologi untuk memanipulasi ruang publik ditindak sesuai hukum dan aturan platform.
Tetapi tindakan harus mengikuti pembuktian.
Bukan sebaliknya.
Jangan sampai sebuah tuduhan terlebih dahulu dilemparkan, kemudian bukti dicari belakangan.
Sudaryono tentu memiliki hak untuk membela Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Para pendukung pemerintah juga memiliki hak untuk melawan kritik melalui argumentasi.
Namun hak membela pemerintah tidak otomatis menghapus kewajiban untuk menjelaskan dasar sebuah tuduhan.
Pada akhirnya, persoalannya sederhana.
Kalau memang lebih dari 60 persen itu robot, buktikan.
Kalau benar dikendalikan oligarki, tunjukkan siapa dan bagaimana mekanismenya.
Kalau benar ada koruptor di belakangnya, buka data yang mendasarinya.
Bukan untuk menjatuhkan Sudaryono.
Bukan pula untuk membenarkan seluruh kritik kepada pemerintah.
Tetapi agar masyarakat dapat membedakan mana kritik organik, mana akun otomatis, mana akun palsu, dan mana operasi terkoordinasi.
Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan pembangunan ekonomi dan teknologi. Ruang publik juga membutuhkan budaya politik yang menghargai data, bukti, kritik, dan keterbukaan.
Demokrasi tidak membutuhkan publik yang hanya percaya.
Demokrasi membutuhkan publik yang boleh bertanya.
Media yang sehat bukan media yang selalu membenarkan pemerintah, tetapi juga bukan media yang otomatis membenarkan pengkritik pemerintah.
Media harus berdiri pada prinsip sederhana:
Yang disebut fakta harus bisa diperiksa. Yang masih menjadi klaim harus disebut klaim.
Sebab ketika bukti dibuka, perdebatan menjadi sehat.
Namun ketika tuduhan dilempar tanpa pembuktian, yang tumbuh bukan kepercayaan publik.
Yang tumbuh justru kecurigaan baru.
Dan jika benar ada oligarki yang mencoba mengendalikan ruang publik, jangan dilawan dengan klaim yang tidak terbuka.
Lawan dengan bukti.
Karena oligarki tidak akan merajalela hanya karena masyarakat kritis.
Oligarki justru berbahaya ketika ruang publik kehilangan transparansi, data sulit diperiksa, dan masyarakat diminta percaya tanpa diberi kesempatan untuk menguji.
Klaim Sudaryono soal lebih dari 60 persen kritik terhadap Prabowo di media sosial berasal dari robot harus dibuktikan secara terbuka.
Jika angka 60 persen itu benar, publik berhak mengetahui data, sumber, metode analisis, indikator yang digunakan, hingga dasar perhitungannya.
Ini bukan sekadar soal kritik terhadap pemerintah. Ini menyangkut kesehatan ruang digital Indonesia, masa depan teknologi informasi, dan keberlangsungan media online yang bekerja menyajikan informasi kepada masyarakat.
Masyarakat jangan sampai dibentuk oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya—baik karena aktivitas robot, kepentingan oligarki, maupun pihak tertentu yang ingin mengarahkan opini publik untuk membenci pemerintah.
Karena itu, buka datanya dan jelaskan metodologinya. Biarkan publik memeriksa, media menguji, dan para ahli menilai.
Transparansi bukan untuk membungkam kritik. Sebaliknya, transparansi diperlukan agar kritik yang benar tidak disamakan dengan manipulasi, dan manipulasi tidak disamakan dengan kritik yang sah.
Publik berhak tahu. Publik berhak memeriksa. Publik berhak menilai.[dit]
