Isu pemberantasan korupsi memperoleh angka 10,7 persen. Sementara itu, pengentasan kemiskinan mencapai 8,6 persen dan kelangkaan stok BBM serta elpiji sebesar 6,3 persen.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat. Harga pangan dan kesempatan kerja menjadi dua isu yang paling banyak disebut dalam survei tersebut.
Dalam penilaian terhadap program prioritas pemerintah menggunakan skala 0–10, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi, yakni 8,4. Rudi menyebut penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun sebelumnya masih berlanjut, meskipun kenaikan harga beras turut memicu inflasi pangan.
Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran memperoleh skor 6,5. Pemeriksaan kesehatan gratis mendapat nilai 6,3, sedangkan Sekolah Rakyat meraih skor 6.
Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh skor 5,5. Rudi menjelaskan, dukungan terhadap program tersebut menyusut setelah terungkapnya kasus korupsi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu singkat.
“Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” sambungnya.
Program lain mendapat skor lebih rendah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh 2,1, target pembangunan tiga juta rumah rakyat 2,3, Sekolah Unggul Garuda 1,4, dan Kampung Nelayan Merah Putih 1,2. Sementara itu, hilirisasi sumber daya alam memperoleh skor 4,7.
Survei dilaksanakan pada 3–8 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,89 persen.[dit]
