Prabowo Tegaskan Komitmen Tutup BUMN Merugi

FAKTANASIONAL.NET – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam melakukan penataan ulang terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Langkah strategis ini ditempuh melalui jalur efisiensi, penggabungan (konsolidasi), hingga pembubaran perusahaan pelat merah yang terbukti tidak produktif agar pengelolaan aset negara dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Di hadapan para peserta, Kepala Negara membeberkan bahwa dari total lebih dari seribu BUMN yang ada, pemerintah terus menggenjot proses perampingan (streamlining).

“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup. Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa langkah perbaikan ini merupakan wujud nyata pengembalian arah perekonomian nasional agar selaras dengan mandat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Meski proses pembenahan tata kelola ekonomi ini membutuhkan waktu serta konsistensi, ia bersyukur hasilnya mulai nampak dalam kurun waktu dua tahun masa kepemimpinannya.

“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ucapnya.

Selain menutup perusahaan yang merugi secara permanen, pemerintah juga mendorong BUMN yang sebelumnya kurang performa untuk berbenah. Hasilnya, sejumlah perusahaan tercatat mengalami lonjakan laba yang fantastis, mulai dari 200 persen, 300 persen, hingga mencapai 900 persen berkat efisiensi manajemen.

“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” tambahnya.

Di samping penataan BUMN, Presiden Prabowo turut menyoroti persoalan hukum di sektor lingkungan, khususnya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendapati adanya indikasi pelanggaran berulang yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi, termasuk korporasi asing, dan meminta agar pemerintah tidak segan-segan menjatuhkan sanksi terberat berupa pencabutan izin.

“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau 2 kali melanggar cabut aja,” tegas Prabowo.

Sebagai solusi jangka panjang, Presiden mendorong agar pengelolaan perkebunan dan sumber daya alam yang izinnya dicabut dapat dialihkan kepada putra-putri bangsa. Ia mengajak para kepala daerah serta perguruan tinggi di berbagai wilayah untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten di bidang pengelolaan lahan.

“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita. Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” pungkasnya.[sak]