Menko Polkam Pimpin Pertemuan Keamanan Regional

FAKTANASIONAL.NET – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) kini bertransformasi menjadi pisau bermata dua yang kian mengancam stabilitas keamanan regional. Menyikapi hal tersebut, Indonesia bersama tujuh negara mitra bergerak cepat memperkuat kerja sama untuk membendung penyalahgunaan AI yang kerap dipakai sebagai sarana propaganda terorisme, perekrutan kelompok ekstremis, hingga aksi kejahatan siber tingkat lanjut.

Isu strategis ini menjadi fokus pembahasan utama dalam Pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM). Konferensi tingkat tinggi kawasan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman.

Dudung memimpin jalannya pertemuan regional ini berdampingan dengan Menteri Dalam Negeri, Imigrasi dan Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Kesenian Australia, Tony Burke, yang dihelat di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Forum bergengsi ini dihadiri oleh delegasi dari delapan negara sahabat, yakni Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Dalam pidato arahannya, Dudung menekankan bahwa peta ancaman keamanan saat ini sudah saling terikat antarnegara, sehingga penanganannya tidak lagi bisa dilakukan secara parsial atau jalan sendiri-sendiri.

“Ancaman keamanan saat ini semakin saling terhubung dan membutuhkan respons bersama. Melalui Pertemuan ke-7 SRM, Indonesia mendorong penguatan koordinasi regional, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas agar komitmen bersama dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat keamanan dan ketahanan kawasan,” tegas Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Dalam forum tersebut, para delegasi memberikan perhatian khusus terhadap cepatnya arus radikalisasi di ruang digital yang menyasar kalangan rentan, terutama generasi muda. Pemanfaatan teknologi AI, jaringan pendanaan terorisme terselubung, hingga kemunculan fenomena ekstremisme kekerasan nihilistik (Nihilistic Violent Extremism) menjadi ancaman nyata yang menuntut langkah antisipasi dini.

Guna melawan gempuran konten radikal di dunia maya, negara-negara peserta sepakat mempercepat perumusan Online Crisis Notification Protocol serta memperbarui Glossary of Extremist Content Online. Di sisi lain, Brunei Darussalam dan Malaysia selaku Ketua Bersama Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) periode 2026–2027 tengah merancang kerangka analisis sentimen regional guna mendeteksi lebih awal persebaran paham radikal di ranah siber.

Selain isu terorisme siber, radar pengamanan bersama juga membidik maraknya sindikat pusat penipuan daring (scam centres), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penyelundupan manusia yang kian meresahkan.

Penguatan jaringan intelijen regional melalui wadah ASEANAPOL dan Bali Process bakal dimaksimalkan untuk merontokkan rantai kejahatan terorganisasi lintas negara. Tidak berhenti di ruang maya, sektor pertahanan maritim turut diperketat melalui peningkatan patroli terkoordinasi dan latihan bersama antarnegara kawasan.

Fokus penindakan di laut mencakup pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing), kejahatan maritim, hingga perlindungan ekstra bagi infrastruktur vital bawah laut seperti kabel komunikasi dan pipa energi, dengan tetap mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).

Sebagai wujud tindak lanjut konkret dari pertemuan di Jakarta tersebut, Indonesia dan Australia dipercaya memimpin evaluasi menyeluruh atas efektivitas enam tahun perjalanan SOCTPF demi memastikan mekanisme penanggulangan terorisme senantiasa relevan menghadapi dinamika zaman. Rangkaian pertemuan SRM berikutnya dijadwalkan bakal dilangsungkan di Australia guna merumuskan langkah taktis lanjutan.[sak]