JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) telah mengundang keprihatinan berbagai kalangan. Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI dinilai seharusnya terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik.
“Organisasi kemanusiaan harus terbebas dari kepentingan politik praktis. Maka munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh PMI menjadi keprihatinan bersama,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, pada Minggu (15/12/2024).
Dualisme kepemimpinan ini bermula dari dua musyawarah nasional (Munas) yang masing-masing menghasilkan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. JK menyatakan dirinya dipilih secara aklamasi dalam Munas XXII PMI, sementara Agung Laksono mengklaim telah mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen suara anggota PMI sebelum Munas dilangsungkan.
Namun, dalam pelaksanaan Munas PMI, hanya ada nama Jusuf Kalla sebagai calon tunggal Ketua Umum. Agung Laksono kemudian menggelar Munas sendiri yang memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum PMI. Situasi ini memicu polemik, dengan kubu JK melaporkan Munas yang dilakukan kubu Agung sebagai ilegal.
Zainul menilai bahwa situasi ini mencerminkan adanya benturan kepentingan di tubuh PMI, yang seharusnya tidak terjadi mengingat PMI adalah lembaga kemanusiaan, bukan entitas politik.
