FAKTANASIONAL.NET — Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kompleksitas geopolitik global terus memberikan tekanan baru terhadap sistem ekonomi internasional, mulai dari ketahanan rantai pasok hingga stabilitas perdagangan dan investasi.
Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja sama yang erat untuk membangun arsitektur ekonomi internasional yang terbuka, inklusif, dan tangguh.
Airlangga menjelaskan bahwa gangguan geopolitik, termasuk konflik di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah, dapat berdampak cepat pada rantai pasok dunia berupa peningkatan biaya, penurunan investasi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikannya dalam sesi Ministerial Keynote and Conversation pada Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 di Brussel, Belgia, Jumat (5/6/2026).
Baca Juga: Target Ekonomi 2026: Airlangga Hartarto Bidik Angka 5,6 Persen
Menurut Airlangga, arsitektur ekonomi internasional saat ini sedang mengalami perubahan. Ia menilai langkah antisipasi bukan terletak pada pemisahan hubungan dagang (decoupling) atau fragmentasi, melainkan pada diversifikasi serta kemitraan internasional. Situasi ketidakpastian ini juga memicu banyak negara menerapkan kebijakan keamanan ekonomi baru, seperti penyaringan investasi (investment screening) dan pengendalian ekspor.
Di tengah kondisi global tersebut, Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,61 persen (year-on-year) pada triwulan I tahun 2026, dengan inflasi terkendali serta surplus neraca perdagangan yang bertahan lebih dari 70 bulan berturut-turut. Pemerintah saat ini fokus mempercepat transformasi melalui hilirisasi industri, transformasi digital, dan ekonomi hijau.
Indonesia kini tengah mengembangkan posisinya dalam rantai pasok global pada sektor kendaraan listrik, baterai, mineral kritis, dan energi terbarukan melalui investasi dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara.
Di sektor energi, pemerintah mengandalkan pengembangan energi terbarukan domestik dan implementasi program biodiesel B50 yang diperkirakan mampu mengurangi impor bahan bakar hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui US$130 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada 2025. Pemerintah juga terus berupaya memperluas perjanjian perdagangan strategis, termasuk penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA, I-EAEU FTA, serta proses aksesi menuju CPTPP dan OECD.
Melalui keanggotaan di ASEAN, G20, BRICS, serta proses aksesi OECD, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai jembatan ekonomi antara negara maju dan berkembang untuk mendorong dialog inklusif.
Airlangga menegaskan pentingnya membangun kerangka keamanan ekonomi baru yang mampu memperkuat ketahanan tanpa mengorbankan keterbukaan dan pertumbuhan berkelanjutan.
Baca Juga: Bamsoet Dampingi Wagub Hebei China Bertemu Menko Airlangga
