Ia juga mengingatkan KPU Provinsi, KPU kabupaten dan kota agar berhati-hati dalam melaksanakan proses tahapan pencalonan, terkait persyaratan pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi para kandidat guna menghindari muncul potensi sengketa.
“Jadi rekan-rekan teliti dan cermat, jangan sampai keputusan yang diambil menimbulkan potensi sengketa, sebab KPU dituntut profesional juga menjalankan prinsip akuntabilitas dalam bekerja,” ujarnya.***
FAKTANASIONAL.NET – Dunia hukum kembali menyoroti polemik keaslian ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo. Dilansir pada 25/6/2026 dari akun Facebook Erizal, Pakar Kebijakan Publik Bonatua Silalahi bersama Laksma (Purn) Moeryono…
“Nah hari ini mudah-mudahan itu bisa menjadi kajian lebih detail dan nanti bisa bisa menjadi salah satu alternatif lah, kalau tadi disebut KPU maupun pembuat undang-undang butuh beberapa alternatif ya…
Mellaz menegaskan bahwa bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara, aspek waktu menjadi konsentrasi utama dalam melihat wacana perubahan aturan main pemilu. “Ya kalau pengalaman pemilu 2024 lalu kan, 20 sampai 22…
“Harapan kami, program kerja diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemilu agar semakin baik,” tegasnya. Fokus pada Akurasi Data Pemilih Selain masalah partisipasi, Komisi II juga memberikan catatan khusus terkait akurasi data…
