Fakta Nasional

Berakhir 17 Oktober, Pimpinan DPRD DKI Minta Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Heru Budi

JAKARTA, FAKTANASIONAL,NET - Pimpinan DPRD DKI Jakarta Sementara menginginkan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur. Diketahui, masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 17 Oktober 2024 men…

Penulis: Zul Jamba Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 07 September 2024 📖 2 menit
Berakhir 17 Oktober, Pimpinan DPRD DKI Minta Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Heru Budi
Wakil Ketua DPRD DKI Sementara, Jhonny Simanjuntak/Foto Humas DPRD DKI

JAKARTA, FAKTANASIONAL,NET - Pimpinan DPRD DKI Jakarta Sementara menginginkan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur.

Diketahui, masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, bahwa masa jabatan Pj hanya setahun dan bisa diperpanjang setahun lagi.

Untuk itu, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak meminta Presiden RI Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.  

Pasalnya, meski secara aturan jabatan Heru akan berakhir pada 17 Oktober mendatang, tapi pemerintah bisa saja memperpanjang masa jabatannya. 

“Kalau dari pandangan saya ya kan ini dia hanya tinggal 3-4 bulan lagi, saya pikir dari (pendapat) pribadi saya yah, beliau (Heru) saja yang melanjutkan sebagai Pj Gubernur,” kata Jhonny pada Jumat (06/09/2024).

Jhonny pun beralasan, jika dipilih Pj Gubernur yang baru maka memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan barunya. Berbeda dengan Heru, dia sudah berpengalaman sebagai Pj Gubernur sejak 17 Oktober 2022 lalu, sehingga dia tinggal mengeksekusi ataupun menyiapkan program strategis untuk dieksekusi oleh pejabat definitif selanjutnya.

Lebih lanjut ia mencontohkan soal program sekolah gratis untuk sekolah swasta di Jakarta dari jenjang SD sampai SMA/SMK. Anggota DPRD DKI Jakarta di Komisi E pada periode 2019-2024 lalu telah merekomendasikan agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran untuk program sekolah gratis yang dimulai pada 2025 mendatang.

“Pak Heru itu layak dan kalau ganti lagi posisinya agak nanggung, karena ini cuma tiga bulan. Kalau datang (Pj Gubernur) yang baru lagi nanti paling tidak dia harus belajar satu tahun lagi, apa gunanya,” pungkas Jhonny.

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di DPRD DKI Jakarta pada Rabu m, 11 September 2024 mendatang.

Rapat itu membahas dan menetapkan usulan nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing partai politik di DPD DKI Jakarta.

Tercatat ada 11 partai politik yang menduduki 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jhonny menjelaskan, masing-masing fraksi nantinya akan mengusulkan maksimal tiga nama sebagai calon Pj Gubernur DKI Jakarta.[ald]

 


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK