FAKTANASIONAL.NET – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan penyimpangan dalam proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang kini berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).…

FAKTANASIONAL.NET - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menilai wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat membawa dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan dan de…

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki celah hukum lagi untuk membela keabsahan ijazah penyetaraan SMA miliknya. Pernyataan ini menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final. Pada Selasa, 10 November 2026, Yusril menyebut kementerian terkait akan segera mengeksekusi putusan pembatalan dokumen tersebut.

PT Bank UOB Indonesia menghadapi gugatan hukum perdata dari PT Super Kreasi Developer terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas penguasaan sepihak dokumen aset bernilai tinggi. Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 81 yang mencakup lahan seluas belasan ribu meter persegi beserta fasilitas di atasnya. Konflik korporasi ini tercatat resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dijadwalkan menjalani sidang kelanjutan kelengkapan berkas pada tengah pekan ini.

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Rekor MURI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi yang terdiri dari pensiunan PNS dan pihak swasta. Agenda hukum ini bertujuan mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi masif yang menjerat mantan pejabat pajak, Muhammad Haniv. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan saksi ini berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Eks pejabat Ditjen Pajak tersebut diduga telah mengantongi dana haram sekurang-kurangnya sebesar Rp20,7 miliar.

Sejumlah kelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa besar di kawasan Tugu Tani dan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. Aksi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini membawa misi utama bertajuk "Pulihkan Indonesia". Massa menuntut ketegasan pemerintah dalam menangani masalah ekologi, pemberantasan korupsi, serta keadilan hukum bagi seluruh rakyat. Aparat kepolisian telah bersiaga penuh di lokasi demi mengamankan jalannya penyampaian aspirasi tersebut.

Sejumlah kelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa besar di kawasan Tugu Tani dan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. Aksi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini membawa misi utama bertajuk "Pulihkan Indonesia". Massa menuntut ketegasan pemerintah dalam menangani masalah ekologi, pemberantasan korupsi, serta keadilan hukum bagi seluruh rakyat. Aparat kepolisian telah bersiaga penuh di lokasi demi mengamankan jalannya penyampaian aspirasi tersebut.

Deddy Sitorus: Alasan ke PTUN sebagai upaya mengulur waktu saja

Pernyataan Istana mengenai niat mundurnya Gibran Rakabuming Raka memicu polemik baru di masyarakat. Publik diingatkan untuk tidak terkecoh karena pernyataan tersebut barulah sebuah wacana tanpa surat resmi. Mengingat putusan MK dan MA telah membatalkan keabsahan suket pendidikannya, proses pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR didesak untuk terus bergulir demi menegakkan konstitusi negara.

Gelombang eksodus elite pengurus dan kader di internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menjadwalkan permohonan pengunduran diri secara resmi dari jabatannya pada Selasa, 10 November 2026 sore. Langkah mengejutkan ini menyusul keputusan serupa yang diambil oleh sejumlah pejabat kabinet pemerintahan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta dua wakil menteri kabinet lainnya dipastikan telah resmi menanggalkan atribut kepartaian sehari sebelumnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan niat Wapres Gibran ingin mengundurkan diri. Di sisi lain, Wapres Gibran ingin pula membuktikan ijazahnya di PTUN.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperluas sinergi integrasi data korporasi nasional dengan merangkul 50 instansi pemerintah. Langkah strategis ini dikonfirmasi oleh Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam forum nasional di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Sinkronisasi masif ini bertujuan membangun iklim investasi yang sehat, transparan, serta menutup celah penyalahgunaan badan usaha.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap sembilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dari berbagai wilayah. Agenda hukum ini merupakan bagian dari penyidikan skandal suap pertanahan masif di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan saksi ini berlangsung pada Selasa, 10 November 2026 di Jakarta dan Jawa Timur. Kasus gurita korupsi agraria tersebut awalnya dibongkar melalui OTT dengan menyita aset tunai…

FAKTANASIONAL.NET - Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi titik balik paling menentukan dalam rangkaian tekanan politik terhadap lingkaran Presiden ke-7 RI Joko W…

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari jabatan. Keputusan ini diambil usai mencuatnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah penyetaraan SMA miliknya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026 mengonfirmasi bahwa Presiden belum memberikan persetujuan resmi dan masih memberikan sejumlah saran.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka secara mengejutkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikannya. Niat pelepasan jabatan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Kepala Negara tidak menolak rencana tersebut. Namun, Presiden menyarankan Gibran untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumennya melalui jal…

Sekjen PDIP: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Gerakan Nyata, Bukan Sekadar Wacana

Si Fakta • 04 Nov 2026

Dugaan operasi penyadapan Istana mengungkap persoalan serius intelijen, penyalahgunaan kewenangan, pengawasan negara, dan penegakan hukum di Indonesia.

Hukum • 02 Nov 2026

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp7 miliar terhadap PT Bank KB Bukopin Syariah Tbk pada 17 November 2026. Perkara yang diajukan oleh Erwin Yudhyardi dan Ira Astriani ini turut menyeret KPKNL Jakarta IV dan BPN Jakarta Selatan sebagai pihak tergugat.

Internasional • 31 Oct 2026

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Inggris meluncurkan kampanye nasional “Be Ready” pada 22 Oktober 2026 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan krisis.  Program ini mengajak warga mempersiapkan kebutuhan…

Si Fakta • 30 Oct 2026

Manusia begitu mudah menilai dunia, tetapi sering lupa mengenali dirinya sendiri. Sebab, kebijaksanaan bukan sekadar melihat kesalahan orang lain, melainkan berani memperbaiki kekurangan diri.

Hukum • 30 Oct 2026

FAKTANASIONAL.NET – Aktivitas transaksi narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, dilaporkan masih berlangsung meskipun aparat telah melakukan penggerebekan.  Penindakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pertengahan Agustus 202…