Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar kepada Badarudin alias Udin Kuang dalam kasus peredaran 50 gram sabu. Terdakwa ditangkap saat mengambil paket sabu di kawasan Kayutangi, Banjarmasin Utara.

Bareskrim Polri mengungkap lima kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di Rusia. Sebanyak 58 warga negara Indonesia menjadi korban dengan iming-iming gaji dan bonus besar melalui media sosial. Polri mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran kerja luar negeri tanpa kontrak dan perlindungan hukum yang jelas.

Polri resmi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap nomor komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, pengacara Ferdinand Hutahaean menilai aksi itu bukan sekadar pelanggaran UU ITE biasa, melainkan indikasi awal tindakan makar terhadap pemerintah.

"Saya menyambut baik hasil penelitian ini dan berharap sinergi dengan UIN RI dapat terus berlanjut. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pelaksanaan pembinaan di Lapas semakin optimal dalam mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat".

Joko Widodo dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jaktim pada Kamis (5/11/2026). Pihak pengadilan memastikan sidang terbuka untuk umum dengan pembatasan kapasitas 80 orang serta pengamanan ketat tiga ring dari kepolisian.

Isu penyadapan Presiden Prabowo Subianto menambah daftar panjang skandal spionase yang pernah menyasar para pemimpin tinggi Indonesia, termasuk Habibie, SBY, dan Jokowi.

"Arahan pimpinan sangat jelas dan tegas, bahwa integritas adalah harga mati. Ini sejalan dengan komitmen kami di Lapas Metro. Tidak ada ruang bagi penyimpangan, dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan".

Bareskrim Polri menetapkan tiga oknum polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat, hingga media menggunakan sistem LIMS tanpa prosedur sah.

Bareskrim Polri resmi menahan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal pada Selasa (3/11/2026), termasuk eks Kapolri Listyo Sigit, yang menyasar nomor Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh penting.

"Saya apresiasi komitmen terhadap semuanya, khususnya kepada warga binaan. Saya bangga mereka bisa menjaga komitmen tidak ada benda terlarang yang kami temukan sehingga mereka turut menjaga keamanan di dalam Lapas".

"Klinik Pratama Lapas Metro bukan berdiri sendiri, tetapi bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Kota Metro. Karena itu, kami sangat mendukung pertemuan ini. Koordinasi dan jejaring yang kuat akan sangat membantu kami dalam memberikan layanan terbaik bagi Warga Binaan".

Penyadapan ilegal merupakan pelanggaran HAM, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus melawan sistem hukum nasional.

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang terjadi pada 2025–2026. Dalam jumpa pers Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik menyita 11 handphone, satu iPad, dan flashdisk sebagai barang bukti setelah menerima laporan pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Bareskrim Polri dan Divpropam menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto murni tindakan oknum dan bukan kebijakan institusi. Tiga orang tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini.

FAKTANASIONAL.NET - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025. Hal tersebut diungkap Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin saat menggelar konferensi pe…

"Arahan ini menjadi momentum untuk kami semua agar dapat memperkuat komitmen, meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai tanggungjawab".

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menghadirkan musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani sebagai saksi kasus suap Bea Cukai pada persidangan 3 November 2026. Namanya terseret setelah terdakwa Budiman Bayu Prasojo mengaku pernah dihubungi terkait pengamanan barang impor. Dhani membenarkan komunikasi tersebut dan menyatakan barang itu adalah dupa kiriman saudaranya.

Hukum • 02 Nov 2026

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp7 miliar terhadap PT Bank KB Bukopin Syariah Tbk pada 17 November 2026. Perkara yang diajukan oleh Erwin Yudhyardi dan Ira Astriani ini turut menyeret KPKNL Jakarta IV dan BPN Jakarta Selatan sebagai pihak tergugat.

Internasional • 31 Oct 2026

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Inggris meluncurkan kampanye nasional “Be Ready” pada 22 Oktober 2026 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan krisis.  Program ini mengajak warga mempersiapkan kebutuhan…

Si Fakta • 30 Oct 2026

Manusia begitu mudah menilai dunia, tetapi sering lupa mengenali dirinya sendiri. Sebab, kebijaksanaan bukan sekadar melihat kesalahan orang lain, melainkan berani memperbaiki kekurangan diri.

Hukum • 30 Oct 2026

FAKTANASIONAL.NET – Aktivitas transaksi narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, dilaporkan masih berlangsung meskipun aparat telah melakukan penggerebekan.  Penindakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pertengahan Agustus 202…