"Tak seorang pun berbondong-bondong mengagumi nebula ketika ia masih berupa kabut kosmik tanpa bentuk. Namun, ketika jutaan cahaya lahir dari rahim kegelapan, semesta mendadak sibuk menyebutnya keajaiban." — Si Fakta

Ini adalah exit strategy elegan upaya terakhir dinasti Solo merias wajah sebelum angkat kaki dari Istana.

Masuknya Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon Wakil Presiden menguji komitmennya terhadap janji pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Pergantian jabatan tidak semestinya menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab politik dan kepercayaan publik. Bagaimana nasib janji pengesahan RUU Perampasan Aset kepada masyarakat Pati jika ia lebih dahulu naik jabatan?

Pengamat politik Efriza menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto demi penyegaran institusi dan mengakhiri pengaruh rezim sebelumnya. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepemimpinan baru setelah pelantikan Kapolri baru pada akhir tahun 2026.

Partai Amanat Nasional memutuskan tidak mengajukan kader sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto demi kelancaran dan kenyamanan roda pemerintahan ke depan. Langkah serupa juga telah diambil oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar yang sepakat tidak mengusulkan nama kader mereka.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengagendakan rapat paripurna untuk memilih serta melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan ini disepakati dalam rapat gabungan fraksi, DPD, dan pimpinan lembaga di Senayan. Pimpinan MPR langsung bersurat ke Presiden Prabowo Subianto guna meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya diperiksa oleh tim verifikasi beranggotakan 36 orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan praktik imbalan berulang dalam proyek pengadaan penanggulangan bencana BNPB. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan Dana Siap Pakai dan penunjukan langsung.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan ini mendalami dugaan penyimpangan tarif dan tata kelola cukai yang melibatkan PT Djarum serta perusahaan terafiliasi yang berpotensi merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua DPRD Banyumas, Muh. Erlangga Adinugraha, sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi seleksi mandiri mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman yang terjadi pada Agustus 2026.

Konsumen perumahan YVE Habitat Limo berinisial AHA resmi melaporkan pengembang properti tersebut ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan pelanggaran perlindungan konsumen setelah unit rumah mangkrak dan haknya tidak dipenuhi meski telah lunas Rp1,2 miliar.

FAKTANASIONAL.NET – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, dan pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) periode…

KETIKA 𝘱𝘦𝘫𝘢𝘣𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘵𝘢-𝘬𝘢𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪𝘬 𝘬𝘦𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘢𝘯, 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘬𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘬𝘰𝘳𝘣𝘢𝘯. 𝘎𝘪𝘣𝘳𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘩𝘢𝘭. Gibran akhirnya terjungkal. Istilah yang dipilihnya: berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendir…

FAKTANASIONAL.NET - Ramai spekulasi tentang siapa yang akan menggantikan Gibran Rakabuming yang mengundurkan diri sebagai wapres Republik Indonesia. Sementara itu mulai muncul berbagai dinamika di masyarakat. Pendukung Gibran menyatakan memilih Prab…

FAKTANASIONAL.NET - Tampaknya, bukan Ketum-ketum koalisi pengusung Prabowo-Gibran saja yang diundang oleh Presiden Prabowo bertemu di Istana Bogor sore ini, tapi juga Ketum-ketum partai koalisi pemerintah secara umum seperti NasDem, PKB, dan PKS. Ar…

Mayoritas Sudah Bekerja Sebelum Wisuda dan 66 Persen Cum Laude

KPK menduga terjadi pemberian suap dengan nilai sekitar Rp4,8 miliar, emas seberat 325 gram, serta uang dalam mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

FAKTANASIONAL.NET – Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran 2026, Bank Kalsel memperkuat kesiapan likuiditas menghadapi puncak transaksi keuangan daerah. Sebagai bank pengelola kas daerah di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel memastikan dana s…

Piutang termin ketiga mandek sejak jatuh tempo 20 November 2025, atau hampur 1 tahun.

Si Fakta • 14 Nov 2026

"Tak seorang pun berbondong-bondong mengagumi nebula ketika ia masih berupa kabut kosmik tanpa bentuk. Namun, ketika jutaan cahaya lahir dari rahim kegelapan, semesta mendadak sibuk menyebutnya keajaiban." — Si Fakta

Nasional • 14 Nov 2026

Masuknya Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon Wakil Presiden menguji komitmennya terhadap janji pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Pergantian jabatan tidak semestinya menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab politik dan kepercayaan publik. Bagaimana nasib janji pengesahan RUU Perampasan Aset kepada masyarakat Pati jika ia lebih dahulu naik jabatan?

Si Fakta • 13 Nov 2026

“Sebagian orang tidak benar-benar ingin menjadi baik. Mereka hanya ingin dikenang sebagai orang baik, meski diam-diam mengkhianati nilai yang mereka banggakan. Lucunya, sebagian orang lebih takut kehilangan citra sebagai orang baik daripada kehilangan kebaikan itu sendiri." - Si Fakta

Religi • 13 Nov 2026

Bukan Iblis lah yang seharusnya ditakuti, akan tetapi takutlah saat hati yakin iblis memiliki peran/kuasa atas sesuatu yang terjadi! Sungguh, Allah telah memuliakan manusia dengan kedudukan, akal, ilmu, dan amanah yang tidak boleh disia-siakan.

Si Fakta • 04 Nov 2026

Dugaan operasi penyadapan Istana mengungkap persoalan serius intelijen, penyalahgunaan kewenangan, pengawasan negara, dan penegakan hukum di Indonesia.

Hukum • 02 Nov 2026

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp7 miliar terhadap PT Bank KB Bukopin Syariah Tbk pada 17 November 2026. Perkara yang diajukan oleh Erwin Yudhyardi dan Ira Astriani ini turut menyeret KPKNL Jakarta IV dan BPN Jakarta Selatan sebagai pihak tergugat.