Fakta Nasional

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Ajukan Banding

FAKTANASIONAL.NET – Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi men…

Penulis: Zul Jamba Tuesday, 17 November 2026 📖 1 menit
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Ajukan Banding
Irjen Edi Hadi Santoso digiring ke mobil tahanan usai vonis sidang kode etik Polri/Scrsht Instagram

FAKTANASIONAL.NET – Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan memilih mengajukan banding.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).

"Atas putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding," ujar Trunoyudo.

Menurut Trunoyudo, dalam persidangan etik terungkap adanya dugaan permufakatan untuk melakukan illegal access terhadap sistem milik Polri yang digunakan dalam kegiatan penyadapan.

Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar profesionalitas dan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Sidang KKEP yang memutus perkara tersebut digelar secara tertutup oleh Polri. Majelis hakim etik kemudian menjatuhkan sanksi terberat berupa PTDH terhadap Eko Hadi Santoso.

Dalam perkara ini, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, dugaan pelanggaran juga dikaitkan dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dengan pengajuan banding tersebut, proses penanganan perkara etik Eko Hadi masih berlanjut melalui mekanisme internal Polri.

Putusan PTDH ini menjadi bagian dari penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang dinilai melakukan pelanggaran serius, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan akses sistem internal untuk kepentingan penyadapan.[Zul]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK