KPK Periksa Enam Pegawai Kota Baru Parahyangan
Dalami Dugaan Suap HGB dan Aliran Uang
Dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kali ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo, pengelola kawasan Kota Baru Parahyangan, serta seorang staf Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (16/11/2026).
Pemeriksaan berlangsung di Kantor Polresta Bandung. Enam pegawai perusahaan tersebut yakni Ari Awan Nuryatmi selaku Manager Legal, Lucky Setia Permana selaku staf, Joseph Ijong Dachlan selaku Manager Marketing, Yunan Wirahadi Kusuma selaku Manager TI dan PR, Suwarty Ruti selaku Manager Finance, serta Yamsa Syulastian selaku karyawan.
Sementara satu saksi lainnya adalah Apansah, staf Wilayah IV BPN Kabupaten Bandung.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan para saksi merupakan bagian dari pendalaman penyidikan perkara dugaan korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Penyidik hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo dan satu staf BPN. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses pengurusan HGB, peran masing-masing pihak, serta informasi lain yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara,” kata Budi berdasarkan keterangan jadwal pemeriksaan, Senin (16/11/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan suap pengurusan perpanjangan HGB PT Bela Parahiyangan Investindo, anak usaha Lyman Group yang mengembangkan kawasan Kota Baru Parahyangan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK sebelumnya menduga PT Bela Parahiyangan Investindo menyerahkan uang pengurusan sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin, salah satu pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga meneruskan Rp1,8 miliar kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
KPK juga telah menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo pada 29 September 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses perpanjangan HGB perusahaan.
Perkara ini merupakan bagian dari pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dari sejumlah lokasi, termasuk rumah Arif Sugiyanto.
Selain dugaan suap terkait PT Bela Parahiyangan Investindo, penyidik juga mengusut dugaan pemberian uang dari PT Summarecon Agung Tbk dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi diduga memberikan Rp1,5 miliar kepada Erwin, yang kemudian diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung.
Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga telah memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik pada Oktober 2026. Nusron akhirnya datang ke Gedung Merah Putih KPK pada 4 November 2026 dan menjalani pemeriksaan atas inisiatif sendiri.
Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mengonfirmasi informasi yang telah diperoleh dari para tersangka dan saksi lainnya, sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.
Melalui pemeriksaan terhadap jajaran PT Bela Parahiyangan Investindo dan staf BPN, KPK terus menelusuri proses administrasi pertanahan, dugaan aliran uang, serta peran pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan HGB tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.