Peneliti Australia Ungkap Fakta Mencengangkan: Jokowi Sudah Berniat Habisi PDIP Sejak Pemilu 2019

FAKTANASIONAL.NET - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sangat kaget membaca tulisan peneliti dan akademikus Australia, Marcus Mietzner yang membongkar strategi Jokowi yang  ternyata telah menusuk PDI Perjuangan dari belakang sejak Pemilu 2019.

“Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak ksatria, yakni menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 yang lalu," kata Hasto.

"Ini tertulis dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition karya Marcus Mietzner, terbit April 2026," ujarnya.

Hasto menilai apa yang ditulis oleh Marcus Mietzner tersebut menjadi bukti bahwa yang dipikirkan Jokowi hanya kekuasaan. Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan."

"Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan," kata Hasto lebih lanjut.

Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang 12 November 2026  yang viral beberapa hari terakhir, Hasto menegaskan bahwa sekiranya PDI Perjuangan kalah pada Pemilu tahun 2019, maka kekalahan itu bisa menjadi alasan Jokowi ambil alih kepemimpinan PDI Perjuangan dari Ibu Mega.

"Skenario itulah yang dibangun. Sekiranya PDI Perjuangan bisa diambil alih, maka akan memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi saat itu. Mengapa Jokowi begitu percaya diri saat itu? Sebab Presiden Jokowi menguasai informasi intelijen, termasuk dalamnya partai dan arah yang dituju Partai. Ini pernyataan Jokowi pada 16 September 2023," kata Hasto.

"Pengakuan Jokowi inilah yang menjadi salah satu alasan, mengapa Usman Hamid mendesak agar Jokowi diperiksa terkait dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan Listyo Sigit," lanjutnya.

Buku yang dirujuk Hasto memang memuat hal itu, di Bab 2, halaman 28–29. Mietzner menulis bahwa sebelum Pemilu 2019, Jokowi memanggil seorang menteri senior ke ruangannya. Menteri itu berasal dari Partai Golkar, yang ketika itu sedang lemah di survei meski pada 2014 finis kedua di bawah PDI-P.

"I was surprised, when the president said to me that he wanted Golkar to do well in the 2019 elections, and that he would like the electoral gap between PDI-P and Golkar to shrink," kata menteri itu, seperti dikutip Mietzner.

Mietzner lalu menafsirkan sendiri ucapan Jokowi itu: "In effect, Jokowi told the minister that he wished to see the electoral power of his own party reduced to the advantage of its main competitor." Menteri tersebut menambahkan, "He asked me to use my ministry to help Golkar in this regard."

Sumber itu, menurut catatan akhir Bab 2, adalah "wawancara rahasia". Nama menteri tidak diungkap dalam buku, dan Mietzner tidak menjelaskan kapan persisnya pertemuan berlangsung — hanya "beberapa waktu sebelum Pemilu 2019".

Mietzner menempatkan hal itu sebagai bagian dari pola. Ia menulis bahwa Jokowi "membebaskan diri dari PDI-P", menambah jumlah partai dalam koalisi, lalu memainkan aktor-aktor yang bersaing satu terhadap yang lain.

Bagi Mietzner, kongres PDIP 2019 adalah penanda. Jokowi hadir di sana bukan lagi sebagai kader yang diusung partai, melainkan sebagai presiden yang posisinya sudah lebih tinggi daripada partai itu. Sambutan yang ia terima, tulis Mietzner, bukan lagi penghormatan biasa, melainkan penghormatan yang diberikan dengan berat hati — ia menyebutnya reluctant homage.

"Melemahkan partai itu dan pemimpinnya karena itu sesuai dengan kepentingannya, dan mendorong para pesaingnya menjanjikan lebih banyak peluang baginya untuk menerapkan teknik divide-and-rule terhadap koalisinya," tulis Mietzner di halaman 29.

Dalam sesi yang sama, Hasto juga merujuk Mietzner untuk klaim berbeda: bahwa pada 2009, dalam enam bulan, APBN dipakai sekitar 2 miliar dolar AS melalui proyek Raskin dan BLT untuk kepentingan elektoral.

Hasto menambahkan pernyataannya lebih jauh, untuk menekankan bahkan kadang cara yang tidak ksatria pun digunakan demi memenuhi ambisi kekuasaan Jokowi.

Ia mengingat lagi berbagai kejadian yang dialaminya di tahun 2019, dimana saat itu ia menjabat Sekretaris Tim Kampanye Jokowi. Apa-apa saja yang terjadi, termasuk berbagai insiden yang pernah terjadi yang hampir merengut nyawa.

“Bayangkan tahun 2019 itu saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi, berjuang bagi kemenangan Jokowi, sampai melakukan Safari Politik sebanyak 11 kali. Safari politik yang terakhir bahkan terjadi kecelakaan akibat dugaan sabotase," urai Hasto.

“Lalu dengan hati yang dingin, Jokowi menggembosi PDI Perjuangan dengan cara-cara seperti itu. Bandingkan dengan Demokrat ketika berkuasa, bisa naik 300 persen di tahun 2009 dan PDI Perjuangan praktis hanya naik sekitar 1,2 persen di tahun 2019. Seandainya PDI Perjuangan berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan 3 periode," lanjut Hasto.

Untuk diketahui, buku Ruling Indonesia diterbitkan University of Michigan Press dengan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0, sehingga kutipannya dapat digunakan dengan mencantumkan sumber.

Berikut isi lengkap tulisan Marcus Mietzner itu.

“Sometime before the 2019 elections, Jokowi called a senior minister into his office for a chat. The minister belonged to the Golkar party, which had been Suharto’s electoral machine and had made a fairly successful transition into the democratic era. While it had not held the presidency after 1999, it was part of every subsequent government, including—­ since 2016—­ Jokowi’s. In the 2014 elections, Golkar finished second behind PDI-­ P, but at the time of Jokowi’s meeting with the minister, it was performing poorly in the polls.

“I was surprised,” the minister recalled, “when the president said to me that he wanted Golkar to do well in the 2019 elections, and that he would like the electoral gap between PDI-­ P and Golkar to shrink.”3 In effect, Jokowi told the minister that he wished to see the electoral power of his own party reduced to the advantage of its main competitor: “He asked me to use my ministry to help Golkar in this regard.”

Many political scientists would scratch their heads about the scenario of a ruling president trying to weaken the position of his party in order to bolster others. In much of the presidentialism literature—­ especially in the school of coalitional presidentialism—“

Yang artinya:

“Beberapa waktu sebelum pemilu 2019, Jokowi memanggil seorang menteri senior ke kantornya untuk berbincang-bincang. Menteri tersebut berasal dari partai Golkar, yang merupakan mesin politik Suharto dan telah melakukan transisi yang cukup sukses ke era demokrasi."

"Meskipun tidak pernah memegang jabatan presiden setelah tahun 1999, partai ini merupakan bagian dari setiap pemerintahan berikutnya, termasuk—sejak 2016—pemerintahan Jokowi. Dalam pemilu 2014, Golkar berada di urutan kedua setelah PDI-P, tetapi pada saat pertemuan Jokowi dengan menteri tersebut, partai ini menunjukkan kinerja yang buruk dalam jajak pendapat.

“Saya terkejut,” kenang menteri itu, “ketika presiden mengatakan kepada saya bahwa dia ingin Golkar berprestasi baik dalam pemilihan 2019, dan bahwa dia ingin selisih elektoral antara PDI-P dan Golkar menyusut.”3 Pada intinya, Jokowi mengatakan kepada menteri bahwa dia ingin melihat kekuatan elektoral partainya sendiri berkurang untuk keuntungan pesaing utamanya:

“Dia meminta saya untuk menggunakan kementerian saya untuk membantu Golkar dalam hal ini.” Banyak ilmuwan politik akan menggaruk kepala mereka tentang skenario seorang presiden yang berkuasa mencoba melemahkan posisi partainya untuk memperkuat partai lain”.