KPK Periksa Dua Pejabat Bea Cukai Terkait Cukai PT Djarum

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi di sektor cukai rokok. Lembaga antirasuah tersebut memeriksa dua pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pemeriksaan perdana berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Dua saksi yang hadir berasal dari kantor pusat DJBC. Mereka adalah Salisa Asmoaji selaku Pelaksana Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Saksi kedua yaitu Akhmad Zulfan Rosadi sebagai Pelaksana Pemeriksa Subdit Intelijen.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resmi kepada media. Ia menyampaikan penjelasan tersebut pada Jumat, 13 November 2026. Menurut Budi, penyidik menggali informasi mendalam mengenai hubungan PT Djarum dengan beberapa perusahaan terafiliasi.

Penyidik fokus mendalami standar tarif cukai yang seharusnya diberlakukan. Aturan tersebut mencakup PT Djarum dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki afiliasi bisnis. KPK menduga ada penyimpangan tata kelola cukai yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Budi menegaskan bahwa kasus ini masih berada pada tahap awal penyidikan. Tim penyidik akan terus memeriksa saksi-saksi lain. Selain itu, KPK mengonfirmasi berbagai barang bukti yang telah disita selama penggeledahan.

Sebelumnya, tim penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi penting. Lokasi tersebut meliputi kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum, dan enam perusahaan afiliasi. Penyidik juga mendatangi Kantor Bea Cukai Semarang serta Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen penting serta barang bukti elektronik. Petugas juga mengamankan sejumlah uang tunai dari kantor Bea Cukai Semarang dan wilayah Jawa Tengah.

Penyidikan dugaan korupsi ini berdasar pada surat perintah penyidikan baru. Sprindik tersebut diterbitkan KPK pada awal Oktober 2026. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan sebelumnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Perkara pokok yang diusut mencakup dua kluster utama. Kluster pertama berkaitan dengan dugaan suap importasi barang. Kluster kedua menyangkut penerimaan gratifikasi dalam proses kepabeanan dan cukai.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam pengembangan perkara ini. Gatot Heroe Hernanda ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Agustus 2026. Ia diduga menerima aliran dana dari kasus kepabeanan periode sebelumnya.

Selain itu, mantan pejabat DJBC bernama Ahmad Dedi alias Dedi Congor turut terseret. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026. KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam pusaran kasus korupsi ini.