KPK Periksa Pimpinan DPRD Banyumas

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi pada Jumat, 13 November 2026. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Salah satu saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah Muh. Erlangga Adinugraha. Ia hadir kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

Selain Erlangga, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya. Mereka adalah Bobby Listyo Widjatmoko selaku anggota DPRD Banyumas dan Bisri Romly dari unsur wiraswasta. Namun, berdasarkan keterangan resmi jurubicara lembaga antirasuah, hanya Erlangga yang datang memenuhi panggilan sejak Jumat pagi pukul 09.13 WIB.

Pemanggilan para saksi ini merupakan pengembangan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan serta penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Peristiwa penangkapan itu terjadi sebelumnya di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Dalam operasi tangkap tangan saat itu, tim penyidik berhasil mengamankan empat belas orang. Rinciannya meliputi dua belas orang terjaring di Purwokerto dan dua orang lainnya ditangkap di Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, sebanyak tujuh orang langsung dibawa ke ibu kota. Total ada sembilan orang yang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Selain mengamankan sejumlah pihak, petugas KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp665 juta. Tim penyidik juga mengamankan sisa saldo rekening senilai kurang lebih Rp99 juta.

Lembaga antirasuah ini kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka resmi dalam perkara korupsi tersebut. Para tersangka terdiri dari unsur pimpinan universitas hingga pihak swasta. Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, serta Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Seluruh tersangka langsung ditahan oleh penyidik sejak Jumat, 21 Agustus 2026.

Berdasarkan konstruksi perkara yang dirilis penyidik, praktik korupsi ini terjadi pada jalur Mandiri penerimaan mahasiswa baru. Kasus ini turut menyeret seleksi masuk Fakultas Kedokteran.

Pada Agustus 2026, tersangka Norman diduga meminta uang sebesar Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Tindakan itu dilakukan lewat perantara Dian serta Adhi dengan sepengetahuan Rektor Akhmad Sodiq.

Ironisnya, setelah dana tersebut diserahkan kepada para pelaku, calon mahasiswa bersangkutan justru dinyatakan tidak lulus seleksi. Uang ratusan juta rupiah itu kemudian disalahgunakan oleh Dian dan Adhi untuk kepentingan pribadi mereka. Guna menutupi pengembalian dana tersebut, Norman diduga meminjam uang dari pihak swasta. Sebagai gantinya, pihak swasta itu dijanjikan tiga proyek pengadaan di lingkungan kampus Unsoed. Proyek tersebut meliputi pengadaan kanopi, renovasi kantin, hingga pengecatan gedung.

Modus operandi serupa juga ditemukan pada penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri tahun 2025 dan 2026. Rektor Akhmad Sodiq diduga memberikan instruksi khusus kepada keponakannya, Mulyono. Instruksi tersebut menggunakan sandi khusus agar tidak meminta uang di awal dan mengucapkan terima kasih jika diberi. Melalui perintah itu, Mulyono diduga berhasil meraup uang sedikitnya Rp680 juta. Dana haram tersebut bahkan digunakan untuk membeli tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan dirinya sendiri.

Sementara itu, pejabat bagian akademik bernama Eko Sumanto diduga bertindak sebagai pengatur tawar-menawar mahar dengan para pengepul calon mahasiswa baru. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, Eko disinyalir menerima aliran dana mencapai Rp1,12 miliar. Seluruh hasil kesepakatan kotor itu dilaporkan langsung kepada Akhmad Sodiq selaku Rektor.

Sebagai pelengkap sistem kecurangan, Rektor Akhmad Sodiq diduga menyerahkan akses user ID miliknya kepada Eko. Akses tersebut digunakan untuk memuluskan otorisasi kelulusan bagi calon mahasiswa yang terbukti telah menyetor uang suap kepada para pelaku. Kini, pengembangan kasus terus berjalan guna mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak lain yang menikmati aliran dana korupsi tersebut.