Gibran Mundur Wapres, Advokat Aksi: Konsekuensi Hukum Pemalsuan Dokumen Harus Tetap Diusut!

FAKTANASIONAL.NET - Gibran Rakabuming Raka tidak boleh lepas tanggungjawab hukum mentang-mentang sudah mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan, mundur dari kursi Wapres tidak boleh menjadi titik akhir dari persoalan hukum, terutama dugaan pemalsuan dokumen.

Dalam perkara ini, ada kasus dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam pernyataan resmi, Kamis (12/11/2026), Advokat Aksi yang merupakan gabungan praktisi hukum dari berbagai daerah, menegaskan mundurnya Gibran hanya menyangkut pelepasan jabatan politik, bukan menghapus konsekuensi hukum atas perbuatan yang mendahuluinya.

"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," demikian bunyi pernyataan sikap Advokat Aksi yang dibacakan oleh Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, S.H.

Menurut advokat asal Jakarta ini, persoalan krusial yang dihadapi publik saat ini bukan lagi semata polemik kelengkapan dokumen pendidikan, melainkan menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban pejabat negara di hadapan hukum.

Dalam argumennya, Advokat Aksi merujuk pada dua putusan lembaga peradilan tertinggi. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing).

Kendati demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya fisik ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penerbitan penyetaraan pendidikan setara SMA/SLTA sebagaimana disyaratkan undang-undang.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, serta mewajibkan pihak tergugat untuk mencabutnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelanggaran administrasi dalam perkara tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan kontestan semata, melainkan menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia, khususnya penegakan hukum terhadap syarat pencalonan wakil presiden.

Mahkamah Agung juga menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai fakta hukum yang nyata (notoire feiten) yang memicu perubahan keadaan hukum dan berimplikasi langsung pada eksistensi objek sengketa.

Empat Sikap Resmi Advokat Aksi

Berangkat dari dua putusan peradilan tersebut, Yopis memaparkan empat butir sikap resmi Advokat Aksi:

Pertama, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi.

Kedua, mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menilai dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran selaku Wakil Presiden RI. Advokat Aksi memandang HMP merupakan mekanisme konstitusional yang sah dan tersedia bagi lembaga parlemen.

Ketiga, apabila Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas, mengingat dokumen yang menjadi alas hak administrasi pencalonan cawapres tersebut telah dinyatakan batal demi hukum.

Keempat, apabila dalam rangkaian peristiwa tersebut ditemukan bukti permulaan terkait pemalsuan, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu, penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), atau tindak pidana lainnya, Advokat Aksi meminta aparat Kepolisian segera mengusut dan menindak para pelakunya.

Respons Terhadap Wacana Peninjauan Kembali

Perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko, SH, MH menyoroti pernyataan Gibran di hadapan awak media yang sempat mewacanakan langkah Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Menurutnya, langkah hukum luar biasa itu tidak dapat dibenarkan secara formil karena Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai tergugat intervensi dalam perkara sengketa tata usaha negara tersebut.

Selain itu, kata Alexander, upaya PK atas putusan kasasi yang diajukan oleh unsur pemerintah, badan, maupun pejabat negara tidak dibenarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PUU-XXI/2024.

Penegasan Tanggung Jawab Pidana

Pada kesempatan yang sama, advokat asal Bogor, Elyas M. Situmorang, S.H. memandang pengunduran diri Gibran sebagai wujud pengakuan bersalah secara tidak langsung.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa pengunduran diri tersebut tidak boleh menggugurkan proses hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam rantai penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut.

"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," tegas Elyas.

Diketahui, pada Kamis siang, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan (Rapim) guna menindaklanjuti surat tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD RI.

Muzani menerangkan, MPR memiliki tenggat waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri resmi diproses untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan dari MPR untuk menyodorkan dua nama calon wakil presiden pengganti. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Muzani mengungkapkan bahwa Gibran tidak menjelaskan alasan detail di balik keputusannya meletakkan jabatan.

Menyikapi perkembangan tersebut, Advokat Aksi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tindak lanjut hukum dan proses konstitusional atas Putusan MK dan MA hingga melahirkan pertanggungjawaban yang tuntas.

"Konstitusi harus ditegakkan terhadap siapa pun tanpa pengecualian," tegas mereka.

Pantauan di lokasi, seusai membacakan pernyataan sikap, para advokat yang tergabung dalam Advokat Aksi serentak mengangkat tangan kanan sambil mengacungkan gestur tiga jari (three-finger salute) saat sesi foto bersama.

Isyarat tiga jari ini belakangan ramai diperbincangkan di media sosial sebagai simbol perlawanan masyarakat sipil, penegasan solidaritas, serta penolakan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan yang diadopsi dari pesan perlawanan film dan novel The Hunger Games.