Ke Mana Larinya Rp780 Miliar Dana Divestasi Newmont? CBA Desak Kejagung Periksa 37 Pejabat

FAKTANASIONAL.NET – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan penyimpangan dalam proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang kini berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

CBA menyoroti dugaan ketidaksesuaian pengelolaan dana divestasi yang disebut mencapai US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar. Dana tersebut dipersoalkan karena diduga tidak masuk ke kas pemerintah daerah, meskipun seharusnya menjadi bagian dari hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan persoalan tersebut bermula dari transaksi divestasi 24 persen saham PT NNT pada 2009. Saat itu, saham perusahaan tambang tersebut dijual kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB) dengan nilai transaksi mencapai US$400 juta atau setara sekitar Rp5,2 triliun.

Dari nilai transaksi tersebut, pemerintah daerah disebut seharusnya memperoleh bagian sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,3 triliun. Namun, berdasarkan hasil analisis CBA, dana yang benar-benar diterima kas daerah hanya sekitar US$40 juta atau setara Rp520 miliar.

Sementara itu, terdapat selisih US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar yang menurut CBA dialokasikan untuk membayar kewajiban utang PT Multi Capital, perusahaan swasta yang menjadi mitra PT MDB.

"Kami mempertanyakan dasar pengalihan dana tersebut. Jika uang itu merupakan bagian yang menjadi hak pemerintah daerah, harus jelas mengapa justru digunakan untuk membayar utang perusahaan swasta," ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

CBA Minta 37 Pejabat Diperiksa

CBA menilai dugaan penyimpangan dana divestasi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Kejagung diminta tidak hanya memeriksa dokumen transaksi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana.

Uchok mendesak Kejagung memanggil dan memeriksa sedikitnya 37 pejabat yang dinilai memiliki keterkaitan dengan proses divestasi maupun pengelolaan dana tersebut.

Menurut CBA, pemeriksaan terhadap para pejabat diperlukan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas perbedaan nilai dana yang seharusnya diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang masuk ke kas daerah.

Persoalan ini juga menjadi perhatian karena pemerintah daerah NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat saat ini tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham PT AMNT.

Berdasarkan komposisi kepemilikan saham yang disampaikan CBA, PT Sumber Gemilang Persada menguasai 32,1 persen saham, PT Medco Energi Internasional Tbk sebesar 20,9 persen, PT AP Investment 15,4 persen, dan PT Pesona Sukses Cemerlang sebesar 6,2 persen. Sisanya dimiliki pemegang saham lainnya.

Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan hilangnya kesempatan pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat langsung dari kepemilikan saham perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah NTB tersebut.

Uchok menilai masyarakat daerah semestinya mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari keberadaan industri pertambangan, bukan hanya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Pemerintah daerah, para pejabat, dan rakyat hanya bisa menonton dari jauh. Kontribusi bagi daerah saat ini hanya berupa dana CSR yang jumlahnya tidak sebanding," tegasnya.

CBA berharap Kejagung segera menindaklanjuti laporan dan dugaan tersebut melalui penyelidikan yang transparan. Penelusuran aliran dana, dokumen transaksi, serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam proses divestasi saham Newmont pada 2009.

CBA menegaskan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut transaksi korporasi, melainkan juga menyangkut hak ekonomi masyarakat daerah yang harus dipertanggungjawabkan.[Zul]