Kementerian Hukum Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah pusat mengambil langkah besar untuk membenahi sistem tata kelola administrasi bisnis di tanah air. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat keterpaduan sistem informasi badan usaha. Otoritas hukum nasional menggandeng 50 kementerian dan lembaga negara untuk menyatukan basis data perusahaan. Upaya penguatan sistem ini dirancang demi menciptakan transparansi aktivitas bisnis. Sinergi ini juga diproyeksikan mampu mendongkrak daya saing ekonomi nasional di kancah global.

Pilar utama pembangunan ekonomi sangat bergantung pada validitas informasi pelaku usaha di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penegasan penting terkait hal tersebut. Menurutnya, keterpaduan informasi menjadi fondasi mutlak untuk menciptakan ekosistem bisnis yang akuntabel. Pengelolaan informasi yang buruk dinilai dapat mengganggu minat para pemodal.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. "Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," kata Yusril menerangkan urgensi program pemerintah tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa konsep penyatuan ini tidak berarti harus menyatukan fisik pangkalan data. Seluruh instansi tidak perlu memusatkan sistem operasional mereka pada satu lembaga tunggal. Hal yang paling krusial untuk dibangun saat ini adalah asas interoperabilitas antarsistem digital pemerintah. Setiap instansi wajib memiliki kesamaan standar teknologi, metadata, serta kode referensi yang seragam. Mekanisme pertukaran informasi juga harus berjalan otomatis guna memangkas birokrasi yang berbelit.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan pandangan senada mengenai tantangan digitalisasi ini. Supratman menyebut kesuksesan pembenahan ini menuntut komitmen riil dari seluruh pemangku kepentingan. Data administrasi hukum yang berada di bawah kendali Ditjen AHU merupakan aset negara yang sangat vital. Informasi tersebut selalu menjadi rujukan utama dalam sektor perpajakan serta pengurusan izin usaha.

"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," tegas Supratman mengingatkan para pejabat yang hadir.

Puncak perhelatan forum tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam komitmen bersama oleh 50 pimpinan lembaga negara. Kesepakatan strategis ini mengatur tentang tata cara pertukaran data yang akurat dan mutakhir. Seluruh instansi juga diwajibkan menjamin keamanan informasi rahasia sesuai undang-undang yang berlaku. Aspek koordinasi operasional antarlembaga akan ditingkatkan melalui evaluasi berkala.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, membeberkan capaian nyata dari proyek digitalisasi nasional ini. Hingga bulan Oktober 2026, lembaganya telah berhasil mengintegrasikan data dengan 35 kementerian/lembaga dan BUMN. Sementara itu, proses administrasi dengan 14 institusi negara lainnya masih dalam tahap penyelesaian dokumen kerja sama.

Volume pemanfaatan pangkalan data bersama ini juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Sepanjang tahun 2023 hingga Oktober 2026, Ditjen AHU merekam akumulasi 51.120.480 transaksi pemanggilan data elektronik. Khusus pada periode hingga Oktober 2026 saja, aktivitas sistem digital telah mencapai 20.773.530 transaksi. Angka ini melonjak tajam dibandingkan catatan sepanjang tahun 2025 yang bertengger di angka 17.216.166 transaksi.

"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," pungkas Widodo memaparkan rencana strategis masa depan lembaga. Melalui sistem ini, pemerintah berharap dapat meminimalkan pemalsuan identitas perusahaan dan memperkuat transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership).[ayu]