Yusril Sebut Penyadapan Ilegal Prabowo Mengarah ke Makar, Ini Alasan Hukumnya

FAKTANASIONAL.NET – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada tindak pidana makar. 

Menurutnya, perkara tersebut tidak lagi dapat dipandang sebatas pelanggaran penyadapan atau intersepsi elektronik.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan bahwa perkembangan penyelidikan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana yang lebih serius di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril.

Yusril menegaskan, posisi Presiden Prabowo sebagai kepala negara menjadi salah satu alasan mengapa dugaan penyadapan tersebut harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat pada umumnya.

Ia menjelaskan bahwa jabatan Presiden melekat pada kedudukan strategis dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, tindakan yang menyasar komunikasi kepala negara dinilai memiliki konsekuensi berbeda.

"Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," katanya.

Lebih lanjut, Yusril meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Pengusutan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana makar dalam rangkaian dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.

Salah satu hal yang perlu didalami adalah kemungkinan adanya tujuan untuk menghalangi Presiden menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala negara.

Menurut Yusril, pembuktian menjadi bagian penting dalam menentukan konstruksi hukum perkara tersebut. Dengan demikian, dugaan makar tidak cukup hanya didasarkan pada penilaian awal, tetapi harus didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan kasus ini pun menjadi perhatian karena menyangkut dugaan tindakan terhadap Presiden sekaligus kemungkinan adanya ancaman terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.[dit]