Terungkapnya Penyadapan Prabowo Oleh Listyo Sigit Disinyalir Untuk Informasi ke Geng Solo Picu Partai Politik Makzulkan Gibran

FAKTANASIONAL.NET - Terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuat desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. PDIP, PKS, dan NasDem mulai membuka komunikasi politik lintas fraksi di DPR. Sementara Partai Gerindra menyatakan akan menentukan sikap setelah pembukaan masa sidang pada 10 November 2026.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh justru memperkuat konsolidasi politik di parlemen untuk mendorong pemakzulan Gibran.

Baca Juga: Dibackup Listiyo Sigit, Aseng Mafia Tambang Emas dan Bauksit Kalbar Kebal Hukum

Dalam analisisnya di kanal YouTube Hersubeno Point, Hersubeno mengatakan para politisi dari partai yang berada di dalam maupun luar pemerintahan kini semakin merapatkan barisan. Menurut dia, sejumlah tokoh politik diduga memiliki kepentingan bersama setelah mengetahui namanya masuk dalam daftar pihak yang menjadi sasaran penyadapan.

"Meledaknya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan ribuan tokoh lainnya yang dalam sepekan terakhir mendominasi pemberitaan media maupun percakapan di media sosial, ternyata malah semakin membuat partai-partai politik itu sangat solid untuk segera memakzulkan Gibran," kata Hersubeno.

Dia menilai para politisi dari berbagai partai kini memiliki alasan untuk bersatu karena sama-sama merasa menjadi korban penyadapan.

"Para politisi dari seluruh partai, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, tampaknya sekarang ini sudah merapatkan barisan. Kenapa? Ya, karena mereka sama-sama menjadi korban masuk dalam daftar penyadapan," ujarnya.

Hersubeno juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang disebut mengaku menjadi salah satu korban penyadapan. Menurut Hersubeno, pernyataan Bahlil menunjukkan sikap loyalitasnya kepada Presiden Prabowo.

Dia kemudian memperkirakan Golkar akan mengikuti keputusan pemerintah apabila nantinya muncul keputusan politik untuk mendukung pemakzulan Gibran.

"Dia menyatakan loyal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ya, kalau loyal, berarti semua agenda dari pemerintah, dari Presiden Prabowo, termasuk kalau nanti diputuskan pemakzulan, berarti Golkar pasti akan ikut juga," kata Hersubeno.

Hersubeno menyebut situasi tersebut sebagai anomali. Menurut dia, isu pemakzulan Gibran di media sosial justru tidak sebesar pemberitaan mengenai dugaan penyadapan. Namun, di kalangan elite politik, persoalan itu dinilainya semakin memperkuat dorongan untuk menyingkirkan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Dia juga menilai dinamika politik tersebut berpotensi berkembang menjadi upaya yang lebih luas untuk mengakhiri pengaruh kelompok politik yang disebutnya sebagai Geng Solo.

"Langkah ini tampaknya malah berkembang lebih jauh menjadi satu paket lengkap, yakni penyingkiran dinasti Geng Solo," ujarnya.

Hersubeno turut menyinggung dugaan keterkaitan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dia menyebut hubungan keduanya menjadi salah satu faktor yang ikut membentuk persepsi politik di tengah polemik dugaan penyadapan.

"Joko Widodo dituding sebagai aktor di balik aksi yang sangat mengejutkan dan menghebohkan yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai panglima tertinggi Geng Solo," kata Hersubeno.

Dia menambahkan, afiliasi dan relasi politik antara Jokowi dan Listyo Sigit menjadi hal yang sulit diabaikan dalam membaca perkembangan kasus tersebut.

"Afiliasi dan relasi antara Joko Widodo dengan Listyo Sigit yang menjadi sekarang ini tertuduh utama atau tersangka utama ini memang sangat kuat. Rekam jejaknya sulit untuk dihapus," ujarnya.

Pernyataan Hersubeno tersebut merupakan analisis politiknya terhadap perkembangan isu penyadapan dan dinamika pemakzulan Gibran. Dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam analisis itu tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

PDIP Dorong Gibran Mundur atau Dimakzulkan

Sikap PDIP semakin terbuka setelah Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan Gibran sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Jika tidak, DPR dinilai perlu melanjutkan proses pemakzulan.

"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas, Senin, 9 November 2026.

Andreas juga meminta DPR serius menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Dia memperingatkan DPR akan menghadapi tuntutan masyarakat jika tidak menggunakan kewenangan konstitusionalnya.

"Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA, dan rakyat yang sudah memberikan hak daulatnya pada DPR akan menuntut DPR untuk menggunakan hak tersebut," tuturnya.

NasDem Buka Kemungkinan Pemakzulan

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga merespons wacana pemakzulan Gibran.

Surya mengatakan pemakzulan dapat ditempuh apabila menjadi satu-satunya alternatif dan seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.

"Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silahkan (dimakzulkan) kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan kita pikir lagi," kata Surya di Karawang, Minggu, 8 November 2026.

Meski demikian, Surya menyebut wacana pemakzulan tersebut harus disikapi dengan keprihatinan. Menurut dia, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin Indonesia hingga 2029.

Karena itu, Surya menilai situasi tersebut bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan.

PKS Intensifkan Komunikasi Lintas Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera juga mengungkapkan adanya komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di DPR terkait polemik Gibran.

Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan sekaligus anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan komunikasi lintas fraksi masih berlangsung menjelang pembukaan masa sidang DPR pada 10 November.

"Komunikasi akan terus dijalankan," kata Mardani saat dihubungi, Minggu, 8 November 2026.

Ketika ditanya apakah komunikasi tersebut telah melibatkan fraksi lain di DPR, Mardani menjawab, "Masih sedang berjalan."

Namun, PKS belum memastikan apakah komunikasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.

Gerindra Tunggu Rapat Fraksi 10 November

Berbeda dengan partai-partai yang mulai membuka komunikasi politik, Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan partainya masih menunggu pembukaan masa sidang untuk membahas persoalan tersebut melalui rapat fraksi.

"Ya pemakzulan silakan saja. Teman-teman kan memiliki hak untuk mengusulkan ya. Kalau kami masih menunggu, karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok, tanggal 10 atau 11," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 9 November 2026.

Habiburokhman mengakui pembicaraan mengenai pemakzulan sudah berlangsung serius dengan sejumlah anggota fraksi lain.

"Kalau perbincangan sudah banyak. Kita sangat serius, cuma kan saya belum bisa ngomong sikap Partai Gerindra. Kalau serius, sangat serius. Kita dari meja ke meja tiap hari ketemu teman-teman (dari fraksi lain) yang dibahas itu," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai usulan hak angket hingga pemakzulan Gibran masih berlangsung secara informal lintas fraksi.

Dasco menegaskan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk menentukan langkah kelembagaan.

DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan.

"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco, Senin, 9 November 2026.

Pembukaan masa sidang DPR pada 10 November 2026 menjadi momentum untuk melihat arah sikap masing-masing fraksi terhadap polemik Gibran.

Namun, hingga Senin, 9 November 2026, belum ada keputusan resmi bahwa DPR akan langsung menggelar sidang pemakzulan terhadap wakil presiden tersebut.

Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, termasuk melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir diambil MPR.

(Tim FK dan FN)