Kementerian PKP dan Pemkab Cianjur Kawal Penyesuaian Kepengurusan PPPSRS Kondotel Sahid Eminence

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses penyesuaian kelembagaan dan pemilihan kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kondotel Sahid Eminence Periode 2026–2029.

Langkah tegas ini diambil untuk menjamin perlindungan hukum serta hak-hak para pemilik dan investor satuan rumah susun komersial tersebut.

Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Lanjutan Penyesuaian Kepengurusan PPPSRS Kondotel Sahid Eminence yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Superi Faizal, ST, pada Jumat (6/11/2026) di Ruang Rapat DPMPTSP Cianjur.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP RI, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Cianjur, Pengurus dan Pengawas PPPSRS serta 33 orang perwakilan pemilik Kondotel Sahid Eminence yang mewakili 160 investor yang telah terdaftar sebagai anggota, dengan jumlah kepemilikan unit secara keseluruhan sekitar 210 unit kamar.

Dalam pembahasan rapat, pihak Kementerian PKP menegaskan bahwa pembentukan dan penyesuaian tata kelola PPPSRS merupakan hak pemilik, sesuai dengan Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025.

Kementerian juga menegaskan dukungannya terhadap tahapan pemilihan pengurus baru yang saat ini sedang dijalankan oleh Panitia Musyawarah (Panmus) PPPSRS Kondotel Sahid Eminence.

"Kementerian dan Pemerintah Daerah hadir mengawal proses musyawarah sampai dengan pencatatan pada dinas terkait. Proses yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan,” ujar perwakilan Kementerian PKP dalam rapat tersebut.

Tahapan sosialisasi penyesuaian kelembagaan telah dilaksanakan sejak Juni 2026 dan pembentukan Panitia Musyawarah disahkan pada bulan Oktober 2026.

Musyawarah pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS Kondotel Sahid Eminence periode 2026–2029 diproyeksikan berlangsung pada 28 November 2026.

Soroti Ketidakpatuhan Pengembang dan Kerugian Pemilik

Rapat koordinasi tersebut juga menyoroti sikap Pelaku Pembangunan (PT Kurnia Propertindo Sejahtera) dan Pengelola (PT Eminence Hospitality Service) yang tidak hadir memenuhi undangan rapat resmi pemerintah daerah.

Para pemilik membeberkan sejumlah masalah krusial terkait hak investasi yang diabaikan selama bertahun-tahun. Selain belum diterimanya data pertelaan (bagian, benda, dan tanah bersama), hingga saat ini, selama hampir 10 tahun, para pemilik unit menyatakan belum pernah melihat maupun memperoleh dokumen pertelaan tersebut.

Para pemilik juga mengungkap pelanggaran kesepakatan imbal hasil (profit sharing) yang tidak transparan dan tidak dibayarkan secara utuh sesuai perjanjian awal.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian PKP menegaskan bahwa kelalaian pengembang dalam memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi administrasi tegas oleh instansi penerbit izin atas rekomendasi dinas teknis yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.

Pemkab Cianjur Siapkan Laporan Resmi ke Bupati

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cianjur, Superi Faizal, menegaskan bahwa seluruh hasil rapat dan temuan ketidakpatuhan pengembang akan segera dilaporkan kepada Bupati Cianjur.

Pihaknya bersama Disperkim Cianjur siap menindaklanjuti proses ini dan menyarankan para pemilik untuk turut menyampaikan pengaduan resmi ke Ombudsman jika ditemukan dugaan maladministrasi.

Kesimpulan rapat menetapkan bahwa instansi pembina pusat dan daerah akan mendampingi dan mengawal jalannya Musyawarah PPPSRS Kondotel Sahid Eminence hingga diterbitkannya pencatatan PPPSRS secara resmi.