Dibackup Listiyo Sigit, Aseng Mafia Tambang Emas dan Bauksit Kalbar Kebal Hukum?

FAKTANASIONAL - Aseng alias Sudianto selama lebih dari lima tahun kebal hukum menjadi mafia tambang emas dan bauksit ilegal di Kalimantan Barat. Aseng diduga mendapat perlindungan dari Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, sementara anak perempuannya disebut memiliki perusahaan tambang bersama Aseng.

Dugaan keterkaitan keluarga Listyo Sigit dengan bisnis pertambangan Aseng kembali disampaikan Sri Radjasa, praktisi dan pengamat militer, dalam sejumlah podcast yang beredar di media sosial.

Baca Juga: Irjen Pipit Rismanto Dan Aseng Penyandang Dana Listyo Sigit Prabowo Untuk Sadap Presiden

Dalam podcast @abrahamsamadspeakup, Sri Radjasa menyinggung dugaan keterlibatan anak perempuan Listyo Sigit dalam bisnis pertambangan ilegal, termasuk di Kalimantan Barat, Halmahera dan Sulawesi.

"Kasus Aseng, kasusnya yang tambang di mana itu, illegal mining, ternyata ada nama anaknya Sigit yang perempuan. Sebelumnya di Halmahera dia juga main, main tabrak aja tambang orang-orang lain. Dan ini kalau di sini ada 500 tambang, mungkin Sigit terima setoran 400 tambang disetor ke dia. Ngeri ya, penyalahgunaan kewenangan dia sudah sangat luar biasa, di sektor tambang dan di sektor lainnya. Dan berapa tahun dia jadi Kapolri," kata Sri Radjasa.

Sri Radjasa menjadi narsum di Abraham Samad SpeakUp. (Dok. Youtube/@abrahamsamadspeakup)

Sri Radjasa juga mengaitkan penangkapan Aseng dengan dugaan konflik kepentingan di tubuh penegak hukum. Dalam podcast @officialsindonews, ia menyebut penindakan terhadap Aseng diduga berkaitan dengan bisnis yang disebut melibatkan keluarga mantan Kapolri tersebut.

"Kenapa Febri (Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus Kejagung) harus diamputasi, karena Febri sudah berani mengusik bisnis haramnya Kapolri. Salah satunya Aseng (Sudianto) ditangkap. Aseng ini bandar emas ilegal paling gede. Nah, di kubu Aseng ini ada anak Kapolri (Listyo Sigit) yang perempuan, dan itu saya faktanya dari Febri loh. Nah, begitu si Aseng kena, mulai panik mereka," ujar Sri Radjasa.

Dalam podcast @oborrakyatreborn, Sri Radjasa kembali menyebut nama Listyo Sigit dan mantan Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, ketika membahas dugaan jaringan pertambangan ilegal Aseng.

"Karena Sigit (Listyo Sigit Prabowo) banyak terlibat dalam kasus-kasus illegal mining, kasus Aseng. Kenapa dia khawatir dengan Febri? Karena Febri saat itu menangkap Aseng, bandar emas ilegal di Kalbar. Ternyata IUP penambang ilegal itu atas nama anaknya Listyo Sigit. Kemudian ada juga keterlibatan Kapolda Kalbar yang pindah ke Jawa Barat itu, Pipit Rismanto, sekarang sudah diganti. Jadi ada anaknya Listyo Sigit yang perempuan," kata Sri Radjasa.

Mantan Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo. (Dok. Ist)

Pernyataan Sri Radjasa tersebut menempatkan Aseng dalam pusaran dugaan hubungan bisnis pertambangan ilegal dengan sejumlah nama pejabat kepolisian. Namun, tudingan mengenai keterlibatan Listyo Sigit, anak perempuannya, maupun Pipit Rismanto masih memerlukan pembuktian melalui dokumen kepemilikan perusahaan, data perizinan tambang, serta penelusuran aliran dana.

Sebelumnya, Aseng telah ditangkap dalam perkara pertambangan bauksit yang ditangani Kejaksaan Agung. Penanganan perkara tersebut menjadi salah satu pintu untuk menelusuri lebih jauh aktivitas bisnis pertambangan yang dikaitkan dengan Aseng di Kalimantan Barat.

Dugaan adanya perusahaan tambang yang melibatkan anak perempuan Listyo Sigit juga perlu ditelusuri melalui data resmi perizinan usaha pertambangan (IUP), akta perusahaan, dan struktur kepemilikan saham. Hingga kini, pernyataan dalam podcast tersebut belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa Listyo Sigit menerima setoran atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal Aseng.

Penahanan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam skandal penyadapan ilegal (illegal intercept) terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat tinggi negara menjadi momentum pembersihan besar-besaran. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) langsung "tancap gas" membongkar kejahatan sumber daya alam yang selama ini disinyalir dibackup Listiyo Sigit.

Rapat unsur pimpinan Satgas PKH yang dipimpin langsung Ketua Pengarah sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Rabu (4/11/2026) sore menargetkan penertiban tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap jaringan perusahaan tambang ilegal yang dikendalikan oleh pengusaha berinisial AK (Arif Kurniawan). Praktik perambahan hutan secara melawan hukum tersebut terindikasi kuat melibatkan modal serta perlindungan dari oknum perwira tinggi alias jenderal polisi bintang empat.

Penindakan ini bergulir cepat menyusul rontoknya benteng pelindung faksi lama pasca-penetapan tersangka dan penahanan Listyo Sigit. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan bahwa penertiban menyasar penguasaan kawasan hutan tanpa izin oleh jaringan perusahaan milik AK yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan tambang nikel di Sulawesi.

"Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian Saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia," tegas Barita Simanjuntak di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Barita mengonfirmasi sosok pengendali berinisial AK adalah Arif Kurniawan. Menanggapi konfirmasi media terkait dugaan keterikatan jaringan korporasi AK dengan oknum jenderal polisi bintang empat, Satgas PKH menegaskan kini tengah memverifikasi seluruh hubungan hukum korporasi dengan oknum aparat penegak hukum tersebut.

Sikap "tancap gas" Satgas PKH pasca peahanan Listyo Sigit ini, seolah menguak tabir gelap dugaan adanya sabotase intelijen terhadap Satgas PKH. Ketika Listyo Sigit masih menjabat dan duduk dalam struktur penegakan hukum, Satgas PKH serta institusi Kejaksaan Agung diduga kuat menjadi target penyadapan ilegal. Operasi penyadapan tanpa izin tersebut berujung pada terungkapnya kasus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang juga Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kasus Febrie, meski juga adalah sebuah kejahatan, efektif mengganggu kerja Satgas PKH. Namun di balik itu disinyalir, penyadapan dan pengawasan ilegal itu sengaja dilakukan oleh oknum faksi lama untuk memantau, membocorkan, serta mengganggu kerja operasional Satgas PKH yang kala itu tengah gencar-gencarnya merampas dan menguasai kembali kawasan hutan serta tambang raksasa bernilai puluhan triliun rupiah yang dikuasai secara ilegal oleh kelompok oligarki atau faksi pengusaha papan atas ("9 Naga").

Seperti diketahui, berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, penyadapan ilegal dikendalikan oleh kelompok Listyo Sigit, turut menyasar perwira penegak hukum, pejabat lembaga negara, dan jajaran tim penyidik Kejagung—termasuk mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Ardiansyah, Jaksa Agung, termasuk Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menjadi Ketua Pengarah Satgas PKH.

Nah, pasca tertangkapnya Sigit, kini Satgas PKH tancap gas lagi. Dari situlah Satgas PKH mulai kembali menyasar pengusaha-pengusaha nakal yang menguasai lahan secara tidak sah. Dari hasil penyelidikan pihak Satgas, diketahui AK bertindak sebagai sosok pengendali (beneficial owner) di balik jaringan korporasi dan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan secara tanpa izin alias ilegal. (Tim FK dan FN)