Skandal Penyadapan Mantan Kapolri Runtuhkan Citra Polri

FAKTANASIONAL.NET - Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menghadapi ujian berat di mata publik. Kredibilitas Korps Bhayangkara dilaporkan merosot tajam akibat skandal pemantauan ilegal. Kasus penjarahan data komunikasi yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi pemicunya. Peristiwa pelanggaran hukum terstruktur ini sukses menyita perhatian masyarakat luas.

Dampak buruk ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi kepemimpinan baru. Beban operasional pemulihan citra kini berada di pundak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Suyudi saat ini sedang gencar mengampanyekan jargon reformasi internal kepolisian. Langkah pembersihan ekosistem hukum tersebut terhambat oleh beban masa lalu.

Pakar ekonomi politik nasional, Ichsanuddin Noorsy, memberikan analisis tajam mengenai polemik ini. Pandangan kritis tersebut disampaikan Noorsy kepada media di Jakarta pada Minggu, 8 November 2026. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Listyo telah menciptakan preseden buruk secara institusional. Kerusakan moral yang ditimbulkan dinilai membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki.

"Dalam bahasa yang sederhana sesungguhnya, ketika Listyo melakukan seperti ini, Listyo telah menjadi beban kepolisian. Listyo telah menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dan untuk menumbuhkembangkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap polisi tidaklah mudah," ucap Noorsy memberikan penjelasan gamblang.

Ekonom konstitusi ini juga mengaitkannya dengan insiden buruk yang terjadi sebelumnya. Sebelum isu spionase ini mencuat, reputasi Polri sudah terpukul oleh kasus Sukoharjo. Meski Mabes Polri bergerak cepat mengganti Kapolres, kekecewaan publik tidak otomatis mereda. Permintaan maaf resmi dari otoritas keamanan dinilai belum cukup mengobati luka sosial.

"Nah penyalahgunaan wewenang Listyo ini menambah kekecewaan masyarakat. Berarti betul berarti Listyo punya kepentingan politik. Kepentingan politik tidak mungkin tanpa motivasi. Motivasi tidak mungkin tanpa visi misi. Nah gitu ngukurnya," urai Noorsy menambahkan korelasinya.

Noorsy juga menyoroti keterikatan faksi politik tertentu yang melekat pada mantan Kapolri. Ia mendesak aparat hukum membongkar keterlibatan kelompok yang dikenal sebagai Geng Solo. Publik dinilai berhak mengetahui motif politik terdalam dari instruksi penyadapan tersebut. Target pengusutan harus menyasar hingga ke aktor pemberi perintah utama.

"Orang tahu bahwa Listyo bagian dari Geng Solo. Ketika kita tahu dari Geng Solo, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Sebenarnya visi misinya Geng Solo ngapain dengan menugaskan Listyo kayak gitu? Itu yang harus dibongkar," tegas akademisi yang pernah mengajar di Sespimti Polri itu.

Dalam pandangan teoretisnya, Noorsy membagi profil anggota kepolisian ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama disebut sebagai polisi putih yang menjaga integritas profesi. Kategori kedua adalah polisi oportunis yang berfokus memperkaya finansial pribadi. Kategori terakhir merupakan aparat yang hanya mengejar kenaikan pangkat kilat tanpa memedulikan etika kerja.

"Ada polisi putih, polisi yang memperkaya diri dan polisi yang tidak peduli dengan apapun, yang penting dia mendapatkan jabatan dengan begitu cepat. Polisi putih adalah polisi yang menegakkan citra polisi dalam hal ini yang kata Suyudi sekarang, polisi yang bersih itu, polisi yang dipercayai masyarakat," pungkas Noorsy mengakhiri penjelasannya.

Merespons krisis kepercayaan yang semakin meluas, Istana Kepresidenan mengambil langkah taktis. Presiden Prabowo Subianto langsung mengumpulkan para tokoh senior kepolisian nasional. Kepala Negara menerima kedatangan gerbong mantan Kapolri sejak era reformasi. Tokoh senior seperti Jenderal (Purn) Roesmanhadi hingga Jenderal (Purn) Tito Karnavian tampak hadir.

Pertemuan strategis di Istana tersebut juga diikuti oleh deretan jenderal aktif. Tampak hadir Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat di dalam ruangan. Beberapa kepala badan utama seperti Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti juga ikut mendampingi. Diskusi internal ini diduga kuat membahas skema penyelamatan marwah Korps Bhayangkara.[ayu]