Berkaca dari Krisis Perbankan Global, Haidar Alwi: Perkuat Financial Resilience dan Cybersecurity

FAKTANASIONAL.NET - Kepercayaan merupakan modal paling berharga dalam industri perbankan. Uang dapat dihitung, aset dapat dinilai, dan transaksi dapat dicatat, tetapi kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya dengan angka-angka di dalam laporan keuangan.

Pada 3 November 2026, Bank Sentral Paraguay memulai proses resolusi Ueno Bank setelah rasio solvabilitasnya ditemukan berada di bawah 50 persen dari batas minimum yang diwajibkan. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan fundamental sebuah bank dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik dan stabilitas keuangan.

Krisis perbankan bukan sekadar persoalan satu lembaga, melainkan dapat menyentuh kehidupan jutaan orang yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sistem keuangan.

Perkembangan itu menjadi pengingat bahwa wajah perbankan modern telah berubah. Bank bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang dan menyalurkan kredit, melainkan bagian dari infrastruktur strategis perekonomian yang menghubungkan masyarakat, dunia usaha, pasar modal, sistem pembayaran, dan aktivitas ekonomi lintas negara.

Dalam perspektif tersebut, Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa ketahanan perbankan perlu dipahami melalui hubungan antara stabilitas ekonomi, kesehatan fundamental lembaga keuangan, tata kelola, dan keamanan teknologi.

Sebab, ketika sistem keuangan semakin terdigitalisasi, risiko tidak lagi hanya datang dari pembiayaan bermasalah atau tekanan likuiditas, tetapi juga dari pencurian identitas, manipulasi transaksi, dan gangguan infrastruktur digital.

Indonesia memiliki karakteristik ekonomi dan sistem pengawasan yang berbeda dari Paraguay. Karena itu, krisis Ueno Bank bukan gambaran bahwa Indonesia sedang menghadapi situasi yang sama.

Namun, perkembangan global tersebut membuka pertanyaan yang jauh lebih strategis: seberapa tangguh perbankan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi sekaligus ancaman digital?

Pertanyaan ini penting karena stabilitas perbankan berkaitan langsung dengan keamanan simpanan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, kelancaran transaksi, dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

"Sebuah bank tidak kehilangan kepercayaan masyarakat hanya ketika modalnya melemah. Kepercayaan juga dapat runtuh ketika transaksi tidak terlindungi, data nasabah kehilangan keamanan, dan pengelola tidak mampu memberikan kepastian. Kekuatan perbankan sesungguhnya terletak pada kemampuan menjaga seluruh unsur tersebut secara bersamaan,” tegas Haidar Alwi.

Persoalan tersebut membawa kita pada satu hal mendasar: ketahanan perbankan Indonesia tidak cukup dibaca dari pertumbuhan kredit atau besarnya aset industri. Kesehatan fundamental, stabilitas ekonomi, keamanan digital, dan kualitas perlindungan nasabah merupakan satu rangkaian yang menentukan kekuatan sistem keuangan nasional.

Ketahanan Fundamental dan Keamanan Digital Perbankan Indonesia Menghadapi Tekanan Global.

Indonesia memiliki modal ekonomi yang penting untuk menjaga stabilitas perbankan. Namun, kekuatan fundamental tidak berarti terbebas dari tekanan. Nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga, harga energi, dan arus modal global membentuk lingkungan risiko yang memengaruhi dunia usaha serta lembaga keuangan.

Pada 6 November 2026, JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp18.130 per dolar AS. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir September mencapai US$146,3 miliar atau setara 5,3 bulan impor. Angka cadangan devisa tersebut memberikan bantalan eksternal, tetapi tekanan nilai tukar tetap perlu diperhatikan.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan beban perusahaan yang memiliki utang valuta asing. Ketika arus kas perusahaan tertekan, kemampuan membayar kredit berpotensi melemah dan risiko kredit bermasalah dapat meningkat. Di sinilah hubungan antara ekonomi makro dan kesehatan perbankan menjadi nyata.

Data OJK per September 2026 menunjukkan kredit perbankan Indonesia mencapai Rp9.245,1 triliun, tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga mencapai Rp10.492,2 triliun atau tumbuh 8,22 persen. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio berada pada 24,30 persen, NPL gross 2,07 persen, NPL net 0,82 persen, dan Loan to Deposit Ratio 88,11 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa industri perbankan secara agregat memiliki bantalan modal dan likuiditas yang relatif kuat. Namun, pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada pertumbuhan dana pihak ketiga tetap membutuhkan pengelolaan pendanaan yang cermat. Selain itu, rasio industri tidak otomatis mencerminkan kondisi setiap bank.

Analisis perbankan yang matang perlu melihat kualitas aset, konsentrasi kredit, eksposur valuta asing, kecukupan pencadangan, dan kemampuan masing-masing lembaga menghadapi tekanan. Stabilitas bukan sekadar keadaan ketika angka terlihat baik, melainkan kemampuan mempertahankan kesehatan ketika lingkungan ekonomi berubah.

Tantangan berikutnya berada pada infrastruktur digital. Insiden ransomware Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 memperlihatkan bahwa gangguan teknologi dapat menjalar menjadi gangguan layanan dan persoalan perlindungan data. Ancaman serupa memiliki dimensi yang semakin kompleks di tingkat global.

Pada November 2026, Crédit Mutuel Arkéa di Prancis dilaporkan kehilangan sekitar €100 juta melalui transaksi penipuan yang melibatkan layanan pihak ketiga. Sementara itu, pencurian aset digital dari Binance pada Oktober 2026 memperlihatkan besarnya risiko terhadap infrastruktur pengelolaan aset virtual.

Kedua peristiwa tersebut memiliki karakter berbeda, tetapi menyampaikan pelajaran yang sama: titik kerentanan sistem keuangan dapat berada di jaringan internal, akses administrator, proses autentikasi, maupun penyedia teknologi eksternal. Keamanan digital karena itu bukan sekadar urusan perangkat lunak, melainkan bagian dari integritas operasional lembaga keuangan.

“Di era ekonomi digital, satu celah keamanan dapat melampaui batas sebuah institusi dan menjalar ke rantai transaksi yang lebih luas. Karena itu, kekuatan perbankan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh disiplin pengendalian akses, ketepatan mendeteksi anomali, kualitas tata kelola, serta kecepatan memulihkan layanan. Teknologi yang maju tanpa pengendalian risiko hanya menciptakan kemajuan yang rapuh,” jelas Haidar Alwi.

Indonesia berada pada persimpangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kebutuhan menjaga keamanan sistem keuangan. Semakin luas transaksi elektronik, semakin besar pula nilai strategis infrastruktur yang menopangnya. Karena itu, persoalan berikutnya bukan sekadar seberapa canggih teknologi yang digunakan bank, melainkan seberapa siap seluruh ekosistem keuangan nasional menghadapi gangguan, melindungi nasabah, dan menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi.

Penguatan Pengawasan, Perlindungan Nasabah, dan Ketahanan Sistem Keuangan Nasional.

Kekuatan sistem perbankan tidak dapat dilepaskan dari kualitas koordinasi lembaga negara. OJK memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, LPS menjamin simpanan serta menjalankan fungsi resolusi bank sesuai kewenangannya, sedangkan BSSN berperan dalam penguatan keamanan siber nasional.

Masing-masing memiliki mandat berbeda, tetapi risiko yang dihadapi industri perbankan dapat saling bersinggungan. Gangguan sistem pembayaran, pencurian data, serangan terhadap penyedia teknologi, atau persoalan likuiditas membutuhkan pertukaran informasi dan respons yang terkoordinasi. Di sinilah efektivitas pengawasan diuji: bukan hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga melalui kemampuan membaca perubahan risiko sebelum dampaknya meluas.

Perhatian terhadap keamanan tersebut terlihat dari langkah OJK pada November 2026. Pada 9 November, OJK menyampaikan bahwa pengawas teknologi informasi perbankan telah berkoordinasi dengan personel IT seluruh bank sejak 6 November.

OJK juga mengirimkan surat kepada direksi bank untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan koordinasi Tim Tanggap Insiden Siber bersama Bank Indonesia. Langkah ini penting karena ancaman digital bergerak cepat dan tidak selalu mengikuti batas organisasi.

Penguatan Cyber Resilience perlu mencakup Zero Trust Architecture, Multi-Factor Authentication, enkripsi data, pengendalian akses istimewa, serta Threat Intelligence untuk mengenali pola serangan. Pengawasan terhadap vendor dan penyedia layanan eksternal juga memiliki posisi strategis melalui Third-Party Risk Management. Dengan pendekatan Defense in Depth, perlindungan tidak bergantung pada satu lapisan teknologi, tetapi dibangun melalui sistem pengamanan yang saling menopang.

Pada saat yang sama, ketahanan finansial membutuhkan kemampuan mengantisipasi tekanan sebelum berubah menjadi krisis. Stress Testing dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghadapi skenario penurunan kualitas kredit, perubahan suku bunga, pelemahan rupiah, penarikan dana, maupun gangguan sistem digital. Early Warning System dapat membantu mendeteksi perubahan pola transaksi, tekanan likuiditas, dan aktivitas akses yang tidak wajar.

Sementara itu, Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan memastikan layanan penting tetap dapat dipulihkan ketika terjadi gangguan. Seluruh perangkat tersebut perlu dihubungkan dengan tata kelola yang kuat, pengawasan independen, dan evaluasi berkala.

Tujuannya bukan menciptakan sistem yang dianggap kebal terhadap semua ancaman, melainkan membangun kemampuan untuk mencegah, membatasi, dan memulihkan dampak risiko secara terukur.

Pada akhirnya, seluruh penguatan tersebut bermuara pada perlindungan masyarakat. Dana simpanan, informasi pribadi, identitas digital, dan kelancaran transaksi merupakan kepentingan nasabah yang tidak dapat dipisahkan dari stabilitas perbankan.

Penjaminan LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan, memberikan perlindungan penting bagi deposan. Namun, jaminan simpanan bukan pengganti tata kelola yang sehat dan keamanan operasional. Bank tetap dituntut menjaga integritas layanan, sedangkan masyarakat perlu memiliki literasi yang memadai untuk mengenali phishing, social engineering, pencurian identitas, dan penipuan digital.

Transparansi informasi ketika terjadi gangguan juga menentukan kualitas kepercayaan publik. Sebab, kepanikan sering berkembang bukan hanya karena gangguan itu sendiri, melainkan karena ketidakjelasan informasi dan hilangnya kepastian.

“Masa depan perbankan Indonesia tidak cukup ditentukan oleh seberapa besar aset yang dikelola atau seberapa cepat teknologi dikembangkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa kuat sistem menjaga dana masyarakat, seberapa tangguh infrastruktur menghadapi serangan, seberapa sehat tata kelola mengendalikan risiko, dan seberapa konsisten lembaga keuangan mempertahankan kepercayaan publik."

"Ketika stabilitas ekonomi, integritas pengelolaan, dan keamanan digital berjalan seiring, perbankan menjadi penopang kemajuan bangsa, bukan sumber kerentanan bagi perekonomian,” pungkas Haidar Alwi.