Ganjar Desak DPR Segera Gunakan Hak Konstitusional Sikapi Polemik Suket SMA Gibran

FAKTANASIONAL.NET – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengambil sikap terkait polemik keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut. Karena itu, lembaga legislatif diminta tidak membiarkan polemik berlarut-larut agar perhatian pemerintah dan parlemen dapat kembali diarahkan pada persoalan bangsa lainnya.

"DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa," kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Menurut Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga dibekali hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.

Ganjar meminta para anggota DPR segera membahas langkah konstitusional yang akan ditempuh untuk merespons persoalan tersebut. Ia menilai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan pendidikan Gibran sudah memberikan dasar yang jelas.

"DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan diantara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas," kata dia.

Ia kembali menegaskan agar DPR tidak menunda penggunaan kewenangan yang dimiliki.

"DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!," imbuhnya.

Polemik ini berkaitan dengan putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi warga bernama Subhan. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut dibacakan melalui amar, "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," sebagaimana tercantum dalam situs resmi MA pada Jumat (30/10).

Sebelumnya, Subhan menggugat penerbitan surat tersebut melalui PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan awalnya tidak diterima. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi PT TUN menguatkan putusan sebelumnya.

Perkara itu akhirnya berlanjut ke tingkat kasasi dan MA mengabulkan gugatan seluruhnya. Subhan meminta surat penyetaraan pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah, ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat, yakni Kemendikdasmen.

Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden pada 2024. Dalam putusan MK, hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.[dit]