KPK Sidik Kasus Suap SHGB Kota Baru Parahyangan

FAKTANASIONAL.NET - Penyidikan skandal dugaan suap kepengurusan dokumen agraria di instansi vertikal pemerintah pusat terus dikembangkan oleh aparat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membidik proses administrasi perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Objek hukum yang dibidik adalah lahan milik kawasan mandiri Kota Baru Parahyangan. Langkah ini diambil untuk mengurai gurita pungutan liar di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tim penyidik bergerak memanggil para bos pengembang properti guna melengkapi berkas perkara. Aparat memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali, dalam kapasitasnya sebagai saksi kunci. Pemeriksaan maraton tersebut dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan. Agenda klarifikasi berkas sengketa lahan ini telah berlangsung pada Jumat, 6 November 2026 lalu.

"Saksi RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahiyangan," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan dalam jumpa pers pada Minggu, 8 November 2026.

Budi menjelaskan penelusuran penyidik tidak hanya berhenti pada tata cara perpanjangan sertifikat semata. Petugas juga menggali informasi mengenai peran makelar atau pihak ketiga dalam birokrasi pertanahan. Saksi diminta membeberkan kronologi keterlibatan oknum yang menjembatani korporasi dengan Kementerian ATR/BPN. Informasi tersebut sangat berharga untuk memetakan aktor intelektual penyuapan.

Prahara hukum di sektor pertanahan ini awalnya mencuat ke publik melalui operasi tangkap tangan (OTT). Satgas penindakan KPK meringkus 19 orang dari wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi senyap itu, petugas mengamankan aset finansial yang sangat besar sebagai barang bukti. Total uang tunai lintas mata uang asing yang disita mencapai angka Rp106,3 miliar.

Penyidik menemukan tumpukan uang tunai di dalam beberapa koper merah di rumah salah satu tersangka. Pasca-gelar perkara, KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka utama skandal tersebut. Daftar tersangka meliputi Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN dan Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantah Kabupaten Bogor I.

Aparat juga menjerat Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk. Tersangka lainnya adalah empat orang yang diduga sebagai kroni kepercayaan menteri, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Pengusaha swasta bernama Rizal Pahlevi turut terseret masuk sel tahanan KPK sejak 15 September 2026.

Konstruksi perkara ini awalnya fokus pada manipulasi pemecahan sertifikat sengketa milik PT Summarecon di Bogor. Sebagian lahan tersebut diketahui masih bermasalah hukum dengan ahli waris pemilik tanah terdahulu. Pihak Summarecon diduga menggunakan jalur belakang untuk membuka blokir administrasi di kantor pertanahan setempat. Oknum pejabat diduga meminta imbalan uang pelicin miliaran rupiah agar proses pemecahan sertifikat berjalan lancar.

Namun, dalam perkembangannya, penyidik menemukan modus operandi serupa pada proyek properti lainnya. PT Bela Parahiyangan Investindo diduga kuat ikut menggunakan jasa calo untuk memuluskan izin operasionalnya. Perusahaan tersebut disinyalir menyetorkan uang kepengurusan sertifikat tanah kepada Erwin senilai Rp2,1 miliar. Dari dana tersebut, Erwin meneruskan uang panas sebesar Rp1,8 miliar kepada tersangka Arif Sugiyanto.

KPK juga menemukan indikasi gratifikasi promosi jabatan di internal kementerian terkait penemuan koper merah berisi Rp8 miliar milik Lampri. Aliran dana mencurigakan sebesar Rp10 miliar pada mutasi rekening Arif juga terus dibedah oleh ahli keuangan. Lembaga antirasuah berkomitmen membongkar tuntas semua klaster korupsi agraria ini.[ayu]