Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Perluas Penelusuran terhadap Empat Jenderal

FAKTANASIONAL.NET – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berjalan. Tidak hanya menelusuri dugaan pelanggaran penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyidik juga mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan tim penyidik masih bekerja untuk mengungkap dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut. Penelusuran dilakukan secara intensif guna mengetahui lebih jauh keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait.

"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Asep saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Dalam perkara ini, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Hingga saat ini, keempatnya dijerat dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan pelanggaran UU ITE. Namun, Polri memastikan pengusutan tidak terbatas pada dua ketentuan tersebut.

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus ini juga diikuti keputusan Prabowo memberhentikan Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).

Pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut juga akan dilakukan Komisi III DPR RI. Lembaga legislatif itu menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat tersebut akan membahas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, termasuk mengungkap pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habiburokhman, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, rapat baru dapat dilaksanakan setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Ia juga memastikan pimpinan Komisi III akan hadir dalam pertemuan tersebut.

"Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam," sambungnya.

Habiburokhman menegaskan DPR akan mengawal proses hukum hingga seluruh persoalan terungkap.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujarnya.[dit]