KPK Usut Aliran Dana Korupsi Bupati Klaten

FAKTANASIONAL.NET - Penyidikan skandal dugaan korupsi kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri aliran dana haram di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Penyidik membidik potensi praktik culas serupa yang diduga terjadi pada era kepemimpinan masa lalu. Pengusutan intensif ini terus berjalan guna membersihkan ekosistem birokrasi dari praktik setoran ilegal. Langkah hukum ini diambil demi memulihkan asas tata kelola pemerintahan yang bersih.

Aparat penegak hukum memerlukan keterangan tambahan dari saksi kunci di internal pemerintah daerah. Pihak lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi. Agenda klarifikasi ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Mahanni telah berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penyidik meminta keterangan Plt Bupati di Gedung Keuangan Negara setempat pada Kamis, 5 November 2026. Agenda hukum ini berfokus pada verifikasi berkas sitaan hasil penggeledahan Kantor Bupati Klaten.

"Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi sejumlah temuan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan, salah satunya di kantor Bupati," kata Budi saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan pada Minggu, 8 November 2026.

Pihak KPK sebelumnya telah menyita banyak dokumen penting dari berbagai ruangan dinas daerah. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik guna memperkuat konstruksi perkara hukum. Kehadiran Mahanni di ruang pemeriksaan diperlukan untuk melegalkan proses administrasi penyitaan barang bukti. Petugas wajib membuat dokumen formal berupa berita acara penyitaan sesuai hukum acara pidana.

"Oleh karena itu, dari sejumlah barang bukti itu maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt Bupati Klaten," ujar Budi menjabarkan urgensi proses pemanggilan tersebut.

Penyidik tidak hanya fokus pada dokumen administrasi sitaan dalam pemeriksaan kemarin sore. Petugas juga mendalami tupoksi Mahanni saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten. Informasi tersebut penting untuk membedah pola pengambilan keputusan dalam struktur pemerintahan daerah. Pendalaman ini berkaitan erat dengan dugaan penerimaan dana gratifikasi oleh tersangka utama, Hamenang Wajar Ismoyo.

Pihak KPK juga tidak menutup mata terhadap potensi keterlibatan aktor politik masa lalu. Penyidik membuka peluang untuk menelisik rekam jejak transaksi pada periode sebelum kepemimpinan saat ini berjalan. Struktur pemufakatan jahat ini disinyalir telah mengakar cukup lama di dalam birokrasi Klaten.

"Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini," ungkap Budi secara transparan.

Budi menambahkan bahwa skandal besar di Klaten ini terbagi menjadi lima klaster korupsi. Klaster pertama menyasar praktik suap pengkondisian laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Ketenagakerjaan (BPK). Klaster kedua membidik penerimaan komisi fee haram dari proyek pengadaan barang dan jasa. Bagian ketiga mengupas upeti dari paguyuban tambang ilegal galian C di wilayah lereng gunung.

Klaster keempat menargetkan setoran wajib rutin bulanan dari BLUD, BUMD, hingga organisasi perangkat daerah. Bagian terakhir membongkar pemotongan paksa upah pungut dari para pegawai di BPKPAD Klaten. Skandal ini terkuak pasca-operasi tangkap tangan (OTT) massal pada Kamis, 15 Oktober 2026. Petugas menciduk 23 orang di wilayah Klaten, Surakarta, dan Jakarta secara simultan. Tiga orang kini telah resmi menyandang status tersangka utama dan ditahan di Rutan KPK.[ayu]