Kejagung Dalami Dugaan Bekingan Arif Kurniawan, Nama Listyo Sigit Ikut Disorot

FAKTANASIONAL.NET - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang menyeret nama pengusaha Arif Kurniawan. 

Dalam proses tersebut, muncul isu mengenai dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang melindungi atau menjadi beking pengusaha tersebut.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Kuntadi, menegaskan bahwa penyidik masih mengembangkan pemeriksaan. Namun, hingga Senin (9/11/2026), belum ditemukan indikasi yang mengarah pada keterlibatan Listyo Sigit.

“Udah, kita masih mendalami kok. Kita belum sampai ke sana ya,” ujar Kuntadi kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, penyidikan perkara tambang nikel tersebut masih membutuhkan penguatan bukti. Karena itu, penyidik belum mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang berpotensi terlibat.

Kuntadi juga memastikan bahwa status Arif Kurniawan belum berubah menjadi tersangka. Hingga saat ini, pengusaha tersebut masih diperiksa sebagai saksi.

“Ya nanti itu (posisi Arif Kurniawan di mana) masih pendalaman semua ya. (Sampai saat ini) Masih saksi ya,” tutur Kuntadi.

Di sisi lain, Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengungkapkan adanya dugaan kuat praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang melibatkan Arif Kurniawan (AK) di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Barita, Satgas PKH memiliki kewenangan untuk menghentikan rencana penguasaan kawasan hutan secara ilegal melalui ketentuan Pasal 3 Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

"Karena ini adalah langkah awal untuk memastikan dan menghentikan apabila ada rencana-rencana untuk melakukan penguasaan ilegal secara berkelanjutan, maka tentu saja menjadi tugas kewenangan Satgas untuk menghentikan melalui instrumen pasal 3 di dalam Perpres 5 tahun 2025," kata Barita.

Barita menambahkan, Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama korporasi, profil perusahaan, serta pola bisnis yang dijalankan Arif Kurniawan. Sejumlah dokumen juga sedang dianalisis untuk memperkuat identifikasi awal dugaan tindak pidana.

Meski demikian, hasil identifikasi tersebut masih harus melalui proses validasi. Barita menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

"Semua sudah ada, tapi kan kita tidak boleh dalam rangka asas praduga tak bersalah menyebutkan harus kita memiliki bukti awal yang cukup, apakah tadi itu sebatas pasal 3 atau sudah masuk ke pasal 7. Kalau begitu masuk pasal 7, ini ranahnya aparat penegak hukum," ungkap Barita saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dengan demikian, pendalaman perkara masih berlangsung. Status hukum Arif Kurniawan tetap sebagai saksi, sementara dugaan keterlibatan Listyo Sigit belum ditemukan indikasinya oleh penyidik.[dit]