KPK Periksa Sembilan Kepala Kantor Pertanahan Daerah

FAKTANASIONAL.NET - Penyidikan skandal dugaan suap kepengurusan dokumen agraria di instansi vertikal pemerintah pusat terus dikembangkan secara agresif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membidik peran para pejabat daerah di bawah naungan kementerian terkait. Sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dari berbagai daerah mendapatkan giliran dipanggil oleh tim penyidik. Langkah ini diambil guna mendalami kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi lainnya. Praktik pungutan liar tersebut terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tim penyidik bergerak memanggil para pemegang otoritas wilayah pertanahan guna melengkapi berkas perkara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi mengenai agenda pemanggilan saksi secara massal ini. Ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan hukum terhadap para pejabat agraria dilaksanakan secara serentak di dua wilayah terpisah.

Pemeriksaan berkas sengketa dan aliran dana ini telah berlangsung secara intensif pada Selasa siang, 10 November 2026. "Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Pemeriksaan lainnya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan secara terbuka.

Sebagian besar pejabat wilayah yang dipanggil hari ini menjalani pemeriksaan di wilayah hukum Jawa Timur. Penyidik membutuhkan keterangan dari Rarif Setiawan selaku Kakantah Kabupaten Gresik. Nama lain yang masuk daftar periksa adalah Wida Rahardian Aji yang menjabat sebagai Kakantah Surabaya I. Ikut dipanggil pula Agung Basuki selaku Kakantah Surabaya II yang pernah memimpin instansi pertanahan Kabupaten Lamongan.

Gerbong pejabat agraria Jawa Timur ini diperkuat oleh kehadiran beberapa pimpinan wilayah strategis lainnya. Polisi meminta keterangan dari Nursuliantoro selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo di ruang pemeriksaan. Saksi berikutnya adalah Nasep Vandi Sulistyo selaku Kakantah Kabupaten Situbondo yang juga mantan pejabat Banyuwangi. Dua nama berikutnya adalah Mateus Joko Slameto dari Kabupaten Mojokerto dan Istanto Nurhidayat dari Kabupaten Malang. Pihak kepolisian juga memeriksa M Sochib Lutfi selaku Kakantah Kabupaten Jember.

Sementara itu, tim penyidik di Jakarta fokus memeriksa sisa saksi yang berada di wilayah luar Jawa Timur. Satu-satunya pejabat daerah yang diminta menghadap langsung ke markas antirasuah adalah Budi Kristiyana. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kakantah Kabupaten Bogor I yang baru.

Prahara hukum di sektor agraria ini awalnya mencuat ke publik melalui operasi tangkap tangan (OTT) massal. Satgas penindakan KPK meringkus 19 orang dari wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi senyap itu, petugas mengamankan aset finansial yang sangat besar sebagai barang bukti kejahatan. Total uang tunai lintas mata uang asing yang disita penyidik mencapai angka Rp106,3 miliar.

Penyidik menemukan tumpukan uang tunai di dalam beberapa koper merah di kediaman salah satu tersangka utama. Pasca-gelar perkara, KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka utama skandal tersebut. Daftar tersangka meliputi Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN. Tersangka kedua adalah Sontang Coin Manurung selaku mantan Kepala Kantah Kabupaten Bogor I.

Aparat juga menjerat Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk. Tersangka lainnya adalah empat orang yang diduga sebagai kroni kepercayaan menteri, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Pengusaha swasta bernama Rizal Pahlevi turut terseret masuk sel tahanan KPK sejak 15 September 2026.

Konstruksi perkara ini awalnya fokus pada manipulasi pemecahan sertifikat sengketa milik pengembang properti di Bogor. Pihak swasta diduga menggunakan jalur belakang untuk membuka blokir administrasi di kantor pertanahan setempat. Oknum pejabat diduga meminta imbalan uang pelicin miliaran rupiah agar proses pemecahan sertifikat berjalan lancar.

Namun, dalam perkembangannya, penyidik menemukan modus operandi serupa pada proyek properti Kota Baru Parahyangan. PT Bela Parahiyangan Investindo diduga kuat ikut menggunakan jasa calo untuk memuluskan izin operasionalnya. Perusahaan tersebut disinyalir menyetorkan uang kepengurusan sertifikat tanah kepada Erwin senilai Rp2,1 miliar. Dari dana tersebut, Erwin meneruskan uang panas sebesar Rp1,8 miliar kepada tersangka Arif Sugiyanto.

KPK juga menemukan indikasi gratifikasi promosi jabatan di internal kementerian terkait penemuan koper merah berisi Rp8 miliar. Aliran dana mencurigakan sebesar Rp10 miliar pada mutasi rekening Arif juga terus dibedah oleh ahli keuangan. Lembaga antirasuah berkomitmen membongkar tuntas semua klaster korupsi pengurusan tanah ini.[ayu]