KPK Periksa Lima Saksi Kasus Gratifikasi Pajak

FAKTANASIONAL.NET - Penyidikan skandal dugaan korupsi di internal lembaga pengelola keuangan negara terus dipacu oleh aparat penegak hukum. Sejumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pelaku industri swasta secara bergantian memenuhi panggilan interogasi. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mereka terkait perkara mafia perpajakan di tanah air. Langkah ini diambil untuk mengusut tuntas gurita penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Aparat penegak hukum membutuhkan keterangan dari para mantan birokrat dan pihak eksternal untuk melengkapi berkas perkara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi mengenai jalannya pemeriksaan saksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses hukum ini difokuskan untuk menggali keterlibatan tersangka utama, Muhammad Haniv.

Agenda pembongkaran aliran dana terselubung ini digelar secara intensif di markas antirasuah. Penjelasan tersebut disampaikan Budi kepada wartawan di Jakarta pada Selasa siang, 10 November 2026. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi secara terbuka memberikan konfirmasi.

Daftar saksi yang dimintai keterangan hari ini mencakup figur-figur yang diduga mengetahui riwayat transaksi tersangka. Penyidik memanggil Yohanes B Haryanto dan Rolando Parulian dari pihak industri swasta ke ruang pemeriksaan. Nama berikutnya adalah Yul Dirga dan Handang Soekarno yang berstatus sebagai pensiunan PNS Ditjen Pajak. Saksi terakhir dari pihak swasta yang ikut diperiksa petugas adalah Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Dalam catatan penegakan hukum, lembaga antirasuah sejauh ini telah menetapkan Mohamad Haniv alias Muhammad Haniv sebagai tersangka utama. Penetapan status hukum tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh penyidik sejak 25 Februari 2025 silam. Haniv kemudian resmi dijebloskan ke dalam sel tahanan KPK pada 19 Agustus 2026 demi kelancaran penyidikan.

Rekam jejak karier tersangka memperlihatkan bahwa ia pernah menduduki beberapa posisi sangat strategis di kementerian. Haniv tercatat pernah mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten pada tahun 2011. Kariernya menanjak hingga dipercaya menjabat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2018.

Jaksa menduga tersangka telah menyalahgunakan kewenangan besar yang melekat pada jabatan strukturalnya tersebut. Haniv disinyalir memanfaatkan pengaruh serta koneksi birokrasi demi memperkaya diri sendiri dan memfasilitasi bisnis keluarganya. Tindakan menyimpang ini berjalan secara terstruktur dalam kurun waktu yang cukup lama.

Modus penyimpangan pertama terendus pada tahun 2016 melalui pemanfaatan instrumen surat elektronik dinas secara ilegal. Haniv diduga mengirimkan pesan elektronik kepada sejumlah bawahannya di kantor pajak Jakarta. Pesan tersebut berisi instruksi untuk mencarikan dana bantuan atau sponsorship komersial bagi kepentingan pribadi anaknya. Acara yang didanai merupakan peragaan busana atau fashion show atas nama sang anak, Feby Paramita.

Permintaan dana tersebut diarahkan secara paksa kepada sejumlah korporasi besar yang berstatus sebagai Wajib Pajak. Karena takut dipersulit dalam urusan perpajakan, perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya mengirimkan uang langsung ke rekening anak Haniv. Total dana yang terkumpul dari para Wajib Pajak di Jakarta mencapai Rp400 juta. Sementara perusahaan dari luar daerah menyetorkan dana segar sebesar Rp300 juta.

Selain modus bantuan peragaan busana, penyidik juga menemukan aliran dana asing dalam skala yang jauh lebih masif. Sepanjang periode tahun 2014 hingga tahun 2022, Haniv diduga rutin menerima upeti valuta asing dari berbagai perusahaan. Transaksi gelap ini dilakukan melalui jasa perantara seorang kaki tangannya yang bernama Budi Satria Atmadi. Uang haram tersebut kemudian disamarkan ke dalam bentuk instrumen investasi deposito perbankan bernilai Rp10 miliar.

Pola pencucian uang serupa juga terdeteksi pada rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2018. Haniv menyamarkan uang suap valas dengan menukarkannya di beberapa tempat penukaran uang atau money changer resmi. Nilai transaksi pencucian uang di sektor ini ditaksir mencapai angka Rp10 miliar. Secara keseluruhan, total akumulasi uang gratifikasi yang berhasil dikumpulkan tersangka dari para pengusaha minimal menyentuh angka Rp20,7 miliar.[ayu]