PT Super Kreasi Developer Gugat Bank UOB Indonesia

FAKTANASIONAL.NET - Sengketa hukum perdata berskala besar yang melibatkan lembaga perbankan internasional kini resmi menggelinding di meja hijau ibu kota. Salah satu institusi keuangan terkemuka dilaporkan menghadapi tuntutan perdata dari sebuah perusahaan pengembang properti nasional. PT Bank UOB Indonesia secara resmi digugat oleh PT Super Kreasi Developer atas tuduhan serius di persidangan. Tergugat diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang berupa perbuatan melawan hukum (PMH). Konflik bisnis ini berpusat pada kepemilikan dan penguasaan sepihak atas dokumen otentik kepemilikan aset bernilai sangat tinggi.

Perkembangan persidangan kasus properti ini telah masuk dalam sistem integrasi pangkalan data penegakan hukum peradilan. Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 9 November 2026, berkas perkara sudah terdaftar resmi. Perkara yang menyeret manajemen perbankan tersebut tercatat di kepaniteraan dengan nomor perkara formal 781/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Surat permohonan keadilan ini diajukan untuk memulihkan hak keperdataan penggugat yang merasa dirugikan.

Struktur kedudukan para pihak yang bersengketa dalam kasus ini telah dipetakan secara terperinci oleh otoritas pengadilan. Pihak pengembang properti, PT Super Kreasi Developer, bertindak sebagai instansi penggugat utama di dalam persidangan perdata tersebut. Korporasi ini sebelumnya lebih dikenal masyarakat luas dengan nama lama mereka, yaitu PT Telaga Pelita Kencana. Guna mengawal jalannya proses persidangan, pihak manajemen perusahaan menunjuk advokat profesional Budi Hartono sebagai kuasa hukum resmi mereka.

Sementara itu, pihak korporasi PT Bank UOB Indonesia diposisikan secara mutlak sebagai pihak tergugat utama oleh kepaniteraan. Objek sengketa yang menjadi sumbu konflik perdata ini bukan merupakan aset properti berskala kecil di lapangan. Penggugat mempermasalahkan penguasaan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 81 oleh pihak perbankan secara tidak sah. Dokumen agraria tersebut mencakup kepemilikan atas lahan tanah yang sangat luas mencapai 17.200 meter persegi. Sertifikat itu juga mengikat bangunan fisik seluas 4.500 meter persegi yang berdiri kokoh di atasnya.

Klausul tuntutan hukum atau petitum yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat telah dibedah oleh majelis hakim. Dalam berkas petitumnya, PT Super Kreasi Developer meminta dengan tegas agar majelis hakim menerima permohonan mereka secara keseluruhan. Mereka menuntut pengadilan mengeluarkan pernyataan hukum bahwa PT Bank UOB Indonesia terbukti sah melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan penahanan sertifikat tanpa alasan yang jelas dinilai telah mencederai kesepakatan bisnis awal.

Penggugat juga memohon kepada hakim untuk menetapkan PT Super Kreasi Developer sebagai satu-satunya pemilik sah atas SHGB Nomor 81. Selain ketetapan status kepemilikan, mereka menuntut eksekusi riil pengembalian fisik dokumen dari tangan bank secepat mungkin. Bank UOB diwajibkan menyerahkan kembali sertifikat tanah belasan ribu meter persegi tersebut dalam kondisi yang aman dan baik. Dokumen berharga itu juga harus bersih dari segala macam beban ikatan hukum atau jaminan utang piutang lainnya.

Berdasarkan lembar linimasa jadwal persidangan yang dirilis PN Jakarta Pusat, perkara perdata ini sebenarnya telah melewati fase awal. Sidang perdana yang mempertemukan perwakilan kedua belah pihak telah dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2026 lalu. Agenda sidang pembuka tersebut difokuskan pada pemeriksaan legal standing atau keabsahan kedudukan hukum dari masing-masing pihak. Otoritas pengadilan juga telah melayangkan surat panggilan resmi kepada jajaran direksi bank untuk menghadiri persidangan.

Proses penegakan hukum perdata ini dipastikan akan terus berlanjut pada pekan ini guna mendengarkan tanggapan para pihak. Agenda persidangan lanjutan berikutnya telah dijadwalkan secara resmi oleh majelis hakim pada Rabu, 11 November 2026. Jalannya persidangan akan dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB di pusat kota. Fokus utama materi persidangan lusa adalah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi para pihak di Ruang Sidang 1 PN Jakpus. Pihak perbankan sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait pembelaan hukum mereka.[ayu]