Prabowo Didesak Bertindak Tegas Hadapi Dugaan Makar dan Penyadapan, Selamat Ginting Singgung Cara Soeharto

FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto didesak mengambil langkah tegas dalam menghadapi dugaan makar dan penyadapan yang dinilai berpotensi mengancam keamanan negara. 

Pengamat politik Selamat Ginting menyarankan Prabowo mencontoh pola kepemimpinan Presiden Soeharto ketika menghadapi situasi krisis dan ancaman terhadap stabilitas nasional.

Dalam perbincangan di YouTube @abrahamsamadspeakup, Selamat Ginting menilai Prabowo memiliki pengalaman belajar dari Soeharto, yang pernah menjadi mertuanya. 

"Ingat tahun 1965-1966, Subandrio itu sipil. Biro khusus PKI itu sipil semuanya dibawa ke mahkamah militer luar biasa. Karena ini kan menyangkut militer juga, pertahanan keamanan negara." Ujar Selamet Ginting.

Karena itu, ia meminta kepala negara tidak ragu mengambil tindakan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.

Selamat Ginting mencontohkan langkah Soeharto ketika menumpas Dewan Revolusi dan menangkap 14 menteri yang terlibat dalam peristiwa 1965. 

Menurutnya, keberanian mengambil keputusan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman terhadap negara.

Selain meminta tindakan tegas, Selamat Ginting mendorong pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai institusi. 

Penanganan perkara, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Ia menyebut Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai institusi yang dapat dilibatkan dalam upaya kontraintelijen. 

Keterlibatan tersebut diharapkan membuat penyelidikan berjalan lebih cepat, objektif, dan menyeluruh.

Ia juga mengusulkan agar para tersangka ditempatkan di tahanan khusus di Guntur dengan pengawasan Polisi Militer TNI. 

Langkah tersebut dinilai dapat mencegah kemungkinan terjadinya praktik "jeruk makan jeruk" maupun "masuk angin" selama proses hukum.

Selain itu, pangkat, tanda jasa, dan jabatan oknum yang terlibat dalam dugaan pengkhianatan negara diminta segera dicabut.

Selamat Ginting turut menjadikan penanganan dugaan makar di Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan sebagai perbandingan. 

Ia menyoroti penangkapan 150 orang dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, kehakiman, kejaksaan, pengacara, hingga intelijen.

Penindakan tersebut kemudian disebut berlanjut dengan penangkapan sekitar 5.000 orang lainnya serta pemecatan secara masif terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat. Turki juga disebut menerapkan hukuman hingga 50 tahun penjara.

Menurut Selamat Ginting, penanganan kasus di Indonesia berjalan lambat. Setelah satu pekan, baru empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah itu dinilainya belum sebanding dengan besarnya ancaman yang dipersoalkan.

Ia menilai keterlibatan kontraintelijen diperlukan agar penanganan tidak berjalan parsial. 

Dalam pandangannya, ketegasan dan koordinasi antarlembaga menjadi hal penting untuk mencegah potensi gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara.[dit]