Praktisi Hukum Sebut DPR RI Harus Berani Ambil Langkah Terkait Wapres Gibran

Faktanasional.net - Praktisi hukum Ahmad Kurniadi soroti dinamika politik dan hukum yang menjadi perhatian publik yang melibatkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Menyikapi perkembangan tersebut, dirinya mengomentari bahwa menurutnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai perlu mengambil langkah tegas dan terukur dengan tetap berpedoman pada konstitusi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Mencuatnya polemik ini kan setelah muncul persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024 lah," katanya kepada Faktanasional, Rabu (11/11).

Dia melanjutkan, berkembangnya persoalan tersebut setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Bahkan, kaya dia, situasi semakin menjadi perhatian setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Jika demikian, berarti DPR RI memiliki tanggungjawab konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut secara serius. Jangan sampai polemik yang menyangkut jabatan publik dan kepercayaan masyarakat justru dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan," kata dia.

Menurutnya, setiap langkah yang diambil DPR RI harus mengedepankan kepastian hukum, transparansi, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

"Persoalan ini harus disikapi secara objektif dan berdasarkan aturan hukum. DPR RI jangan ragu menjalankan kewenangan konstitusionalnya apabila memang terdapat dasar hukum yang cukup. Namun, seluruh proses harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Di samping itu, ia juga menilai bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan individu maupun kelompok politik tertentu, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Karena itu, lanjut dia, DPR RI diharapkan mampu menunjukkan sikap kelembagaan yang independen, profesional, dan tidak terpengaruh kepentingan politik praktis.

"Langkah DPR RI dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya harus tetap memperhatikan ketentuan UUD 1945, termasuk mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B," terangnya.

"Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kejelasan atas persoalan tersebut. Penegakan konstitusi harus menjadi landasan utama agar setiap persoalan kenegaraan dapat diselesaikan secara demokratis, transparan, dan sesuai hukum," tutupnya.