Putusan MK dan MA soal Ijazah Gibran Memanas, Niat Mundur dari Kursi Wapres Muncul

FAKTANASIONAL.NET - Dinamika hukum terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Dua lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat maju dalam Pilpres 2024.

Rangkaian putusan tersebut menjadi bagian dari dinamika yang mendorong Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

MK sebelumnya menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempermasalahkan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden. Namun, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance menjadi salah satu dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyelesaian pendidikan setara SMA dari luar negeri.

Meski demikian, dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan SMA. Arsul menegaskan:

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Kendati menemukan persoalan pembuktian tersebut, MK menyatakan tidak memiliki dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.

Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.

Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan itu memuat amar:

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).

Majelis hakim yang memutus perkara tersebut dipimpin Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Putusan MK dan MA memperlihatkan perkembangan berbeda dalam penanganan polemik ijazah Gibran. Persoalan persyaratan pendidikan tersebut pun menjadi perhatian publik seiring munculnya kabar mengenai niat Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.[dit]