Pengunduran Diri Gibran Menyelamatkan Jabatan Prabowo

FAKTANASIONAL.NET - Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menyelamatkan Presiden Prabowo Subianto dari risiko konstitusional yang muncul apabila pemakzulan Gibran berlanjut hingga pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Risiko tersebut bukan berupa pemberhentian Prabowo secara langsung, tetapi kemungkinan lahirnya putusan yang mempersoalkan kelayakan Gibran sejak pencalonan pada 2023.

Jika DPR mendalilkan Gibran tidak memenuhi syarat sejak awal, pemeriksaan MK berpotensi menjangkau keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai satu pasangan calon.

Pada 13 November 2023, KPU melalui Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023 menetapkan keduanya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan tersebut kemudian memenangkan Pilpres 2024 dengan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan. Artinya, Prabowo dan Gibran mengikuti pemilu berdasarkan satu keputusan penetapan pasangan calon.

Apabila MK sampai pada kesimpulan bahwa Gibran sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sejak pencalonan, pertimbangan tersebut dapat memunculkan keberatan terhadap keputusan KPU yang dahulu meloloskan pasangan Prabowo–Gibran.

Inilah risiko bagi Prabowo. Dalil yang digunakan untuk memberhentikan Gibran dapat memperluas perdebatan dari kelayakan seorang wakil presiden menjadi keabsahan proses pencalonan pasangan pemenang pemilu.

Secara hukum, pemakzulan Gibran tidak menyebabkan Prabowo kehilangan jabatan. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mensyaratkan dasar dan proses pemberhentian tersendiri terhadap Presiden. MK juga tidak dapat membatalkan hasil Pilpres 2024 melalui perkara pemakzulan wakil presiden.

Namun, pertimbangan hukum MK mengenai kelayakan Gibran sejak pencalonan dapat menjadi sumber perdebatan baru mengenai legitimasi penetapan pasangan Prabowo–Gibran.

Pengunduran diri Gibran membuka jalan untuk menghindari risiko tersebut.

Prabowo selanjutnya dapat menggunakan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan untuk memilih pengganti.

Perbedaan konsekuensinya jelas. Pengunduran diri membawa persoalan Gibran menuju pengisian kekosongan jabatan. Pemakzulan dengan dalil ketidaklayakan sejak pencalonan membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap keputusan administrasi yang dahulu menjadi dasar keikutsertaan pasangan Prabowo–Gibran.

Karena itu, pengunduran diri Gibran bukan hanya jalan keluar bagi seorang wakil presiden. Langkah tersebut dapat melindungi Prabowo dari risiko politik dan konstitusional yang lebih luas.

Gibran mundur, persoalan jabatannya dapat berakhir. Gibran dimakzulkan atas dasar cacat pencalonan, legitimasi proses yang mengantarkan Prabowo menjadi Presiden berpotensi ikut dipersoalkan.

Penulis: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)