KPK Periksa Dipo Alam, Eks Seskab Era SBY dalam Kasus Gratifikasi Rp 20,7 Miliar

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam MEA, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv.

Pemeriksaan berlangsung pada Rabu (11/11/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dipo Alam diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik meminta keterangan Dipo terkait transaksi jual-beli aset yang melibatkan dirinya dengan Haniv.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu.

Ia juga menyebutkan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran uang kepada Haniv dari sejumlah pihak swasta.

Budi mengatakan, penyidik tidak hanya mendalami keterangan Dipo Alam. Sejumlah pihak swasta lainnya juga dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan pemberian uang kepada Haniv.

“Termasuk untuk pihak-pihak swasta yang juga didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada HNV selaku pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak," tutur Budi.

Menurutnya, KPK masih menelusuri berbagai sumber penerimaan yang diduga menjadi bagian dari gratifikasi Haniv. Penelusuran juga mencakup dugaan penerimaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

"Sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh HNV ini dari mana saja, berkaitan dengan apa saja, yang semuanya masih dalam pendalaman, termasuk sebelumnya juga dugaan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan pajak yang dilakukan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Muhamad Haniv sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025. Ia kemudian ditahan pada Rabu (19/8/2026), setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Masa penahanan pertama berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menyebut total gratifikasi yang diduga diterima Haniv untuk kepentingan pribadi mencapai Rp 20,7 miliar.

Selama menjabat, Haniv diduga memanfaatkan jabatan, pengaruh, dan koneksinya untuk kepentingan pribadi serta usaha anaknya.

Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu, Haniv diduga mengirimkan surat elektronik kepada bawahannya yang menjabat sebagai kepala kantor. Isi pesan tersebut meminta bawahannya mencarikan sponsor untuk kegiatan fashion show atas nama anaknya, FP.[dit]