Fakta Nasional

Sahroni Desak Kapolri Sikat Habis Kasus Penyadapan Prabowo

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menindak tegas para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia meminta agar oknum perwira tinggi yang terlibat segera dipecat dan kenaikan pangkat luar biasa mereka dibatalkan.

Penulis: argenteaayu Thursday, 12 November 2026 📖 1 menit
Sahroni Desak Kapolri Sikat Habis Kasus Penyadapan Prabowo

FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus penyadapan ilegal. Kasus ini melibatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai korban sasaran utama.

Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Kapolri. Agenda penting itu berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

Sahroni mengingatkan bahwa para tersangka yang terlibat diduga masih memiliki kekuatan dan dana yang besar. Ia meminta institusi kepolisian agar tidak membiarkan jaringan tersebut terus menjalar.

Menurut Sahroni, harkat dan martabat Kepala Negara harus dijaga secara ketat oleh internal kepolisian. Ia meminta Kapolri baru yang dinilai tidak memiliki beban masa lalu untuk segera menyikat habis seluruh pihak terkait tanpa pandang bulu.

Selain itu, politisi tersebut menyoroti masalah kenaikan pangkat luar biasa yang pernah diberikan kepada kelompok oknum tersebut. Sahroni meminta agar seluruh kenaikan pangkat istimewa itu segera dibatalkan oleh pimpinan Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Sahroni juga menyinggung perihal perangkat sadap yang dikuasai oleh oknum Polri. Ia meminta agar alat-alat tersebut bisa diperlihatkan secara terbuka kepada anggota dewan dan masyarakat luas.

Polri sendiri sebelumnya telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini. Beberapa nama yang terseret meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, hingga tersangka baru Irjen Slamet Uliandi.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka terindikasi kuat melakukan penyadapan secara ilegal. Tindakan melawan hukum itu menyasar nomor komunikasi resmi Presiden Republik Indonesia.

Aksi penyadapan tanpa prosedur yang sah ini diperkirakan berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Selain Presiden Prabowo, sindikat tersebut juga diduga menyadap sejumlah tokoh politik, pengusaha, hingga kalangan jurnalis.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK