Praktisi Hukum Soroti Pemborosan Anggaran Rp14,7 miliar Untuk Influencer yang Libatkan Utusan Presiden

Faktanasional.net - Praktisi hukum Ahmad Kurniadi, S.H, M.H menyayangkan adanya pemborosan angggaran negara yang dipergunakan untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yakni, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Anggaran negara yang berasal dari dua kementerian tersebut kemudian mengalir kepada perusahaan RANS Entertainment yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad yang merupakan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Saya menilai seharusnya penggunaan uang negara harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian sehingga tidak ada indikasi dugaan korupsi dan lainnya," katanya kepada Faktanasional, Kamis (12/11).

Dia melanjutkan jabatan publik yang diemban seseorang harus menjadi perhatian dalam setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih apabila perusahaan yang memiliki keterkaitan dengannya mendapatkan kontrak dari instansi pemerintah.

Ia juga menilai bahwa besarnya nilai kontrak tersebut perlu diikuti keterbukaan mengenai proses pemilihan penyedia, dasar penentuan harga, ruang lingkup pekerjaan, serta hasil yang diperoleh dari kegiatan publikasi tersebut.

"Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah belanja influencer benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik atau justru tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan," kata dia.

Selain itu, tambah Adi sapaan akrabnya mengungkapkan, bahwa pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya perlu dilakukan secara objektif untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, besarnya nilai kontrak maupun adanya hubungan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana.

"Dugaan pelanggaran juga harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serta ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

"Namun perlu di klarifikasi lagi terkait anggaran tersebut agar semua jelas dan terang. Di samping itu, ke depan jika menemukan bukti maka semua akan ada tindak pidananya sebagaimana dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor tentang penyelenggara negara ikut pengadaan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 604 KUHP baru tentang penyalahgunaan kewenangan," katanya lagi.

Sebelumnya, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi, efektivitas pengadaan, serta potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran kementerian.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah pada portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002 sepanjang 2024 hingga 2026.

Adapun pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Dari total tersebut, Kemendikbudristek tercatat mengalokasikan sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan KKP mengalokasikan sekitar Rp10,8 miliar. Pengadaan tersebut mencakup jasa publikasi melalui YouTube, Instagram, TikTok, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah.