Garuda Institute Dukung Bareskrim Usut Tuntas Penyadapan Presiden

FAKTANASIONAL.NET - Kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto kini menjadi ujian berat bagi komitmen penegakan hukum di Indonesia. Perkara ini menarik perhatian publik karena melibatkan sejumlah mantan petinggi kepolisian.

Bareskrim Polri bergerak cepat dengan menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut. Keempat tersangka itu meliputi mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas, menyatakan lembaganya memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bareskrim Polri. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 11 November 2026.

Menurut Alexander, tindakan tegas ini membuktikan bahwa hukum berlaku adil bagi siapa saja. Jabatan tinggi, pangkat, maupun pengaruh kekuasaan masa lalu tidak boleh menjadi pelindung bagi pelanggar hukum.

Ia meminta penyidik kepolisian agar mengusut kasus ini secara transparan dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Penyelidikan wajib mengungkap motif, perangkat yang dipakai, pemberi perintah, hingga pihak lain yang ikut menikmati hasilnya.

Lebih lanjut, Alexander menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pelaku di lapangan. Aktor intelektual, pihak pendana, serta fasilitator kejahatan harus diseret ke meja hijau tanpa pandang bulu.

Selain proses pidana, ia juga mengapresiasi sanksi etik internal berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Keputusan ini dinilai penting untuk menjaga kehormatan serta marwah institusi kepolisian.

Kendati demikian, Alexander mengingatkan bahwa sanksi etik dan proses pidana merupakan dua ranah yang berbeda. Penegakan hukum pidana harus tetap berjalan secara independen guna mencapai kejelasan keadilan hukum.

Sebagai tambahan, Garuda Institute turut mengapresiasi langkah Polri yang mengajukan perlindungan bagi enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan maksimal sangat dibutuhkan agar para saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut maupun intimidasi dari pihak mana pun.[ayu]