Wacana Wapres Gibran Mundur Hanya Gimik

FAKTANASIONAL.NET - Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan dari Budianto Tarigan. Ia menilai wacana tersebut belum menunjukkan keseriusan dan lebih menyerupai manuver politik atau gimik semata.

Dilansir dari Podcast forumkeadilantv, Budianto menegaskan bahwa pernyataan mengenai pengunduran diri Gibran belum bisa dipercaya selama belum disertai tindakan nyata secara hukum. Salah satu langkah konkret yang seharusnya dilakukan adalah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Budianto, pernyataan politik tidak cukup untuk membuktikan adanya keinginan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Harus terdapat tindakan formal yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Ia juga menyinggung kebiasaan dalam keluarga Jokowi terkait sikap mengakui kesalahan dan kemungkinan mundur dari jabatan.

"Jangankan mundur, mengakui kesalahan saja mungkin berat. Saya belum pernah lihat tradisi mereka mundur," ujar Budianto.

Dalam penjelasannya, terdapat ketentuan konstitusional yang mengatur mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden. Salah satunya adalah Pasal 8 UUD 1945.

Ketentuan tersebut menjadi dasar apabila seorang Wakil Presiden ingin mengakhiri masa jabatannya atas inisiatif pribadi. Prosesnya dilakukan dengan menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis dan resmi kepada MPR.

Artinya, keinginan untuk mundur harus diwujudkan melalui prosedur formal. Pernyataan di ruang publik saja belum dapat dianggap sebagai pengunduran diri secara konstitusional.

Selain pengunduran diri secara sukarela, konstitusi juga mengatur mekanisme pemberhentian Wakil Presiden melalui Pasal 7A UUD 1945.

Ketentuan ini berkaitan dengan proses hukum atau pemakzulan (impeachment). Berdasarkan penjelasan narasumber, proses tersebut saat ini disebut sedang bergulir di DPR melalui hak menyatakan pendapat.

Dengan demikian, terdapat dua jalur konstitusional yang dapat mengakhiri jabatan seorang Wakil Presiden. Pertama, pengunduran diri atas kehendak pribadi berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Kedua, pemberhentian melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Kedua mekanisme tersebut memiliki prosedur berbeda dan harus dijalankan sesuai ketentuan konstitusi.[dit]