Anggaran Influencer KKP Picu Kekecewaan Nelayan

FAKTANASIONAL.NET- Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggelontorkan dana fantastis untuk jasa influencer menuai sorotan tajam publik. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, anggaran kerja sama tersebut mencapai angka sekitar Rp10,8 miliar dalam rentang tahun 2025 hingga 2026. Temuan ini langsung memicu perdebatan luas di tengah masyarakat luas. Keterangan resmi terkait polemik anggaran ini dirilis ke publik pada Selasa, 10 November 2026.

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk selaku penyedia jasa memberikan penjelasan terkait kontrak kerja sama tersebut. Pihak Rans mengaku telah memproduksi serta menyebarluaskan konten edukasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan proyek itu, mereka turut menggandeng kelompok The Dudas-1 yang beranggotakan pesohor papan atas tanah air. Konsep konten edukasi tersebut dikemas secara kreatif melalui kegiatan perjalanan dan hobi touring.

Respons keras langsung dilayangkan oleh Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia, Rusdianto Samawa. Ia menyampaikan kekecewaan mendalam atas kebijakan anggaran kementerian yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pernyataan tersebut disampaikan kepada media di Jakarta pada hari Rabu, 11 November 2026. Menurutnya, dana negara yang bersumber dari pajak nelayan seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.

Pihak asosiasi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan teguran keras kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Mereka bahkan menilai menteri terkait layak dievaluasi dan diganti apabila dinilai mengabaikan kesejahteraan nelayan. Anggaran jumbo untuk para pesohor dianggap mencederai rasa keadilan di kalangan pembudidaya ikan. Penggunaan dana publik tersebut dipandang salah sasaran dan kurang memiliki empati terhadap kondisi masyarakat pesisir.

Menanggapi berbagai kritik tajam tersebut, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan penjelasan resmi. KKP menyatakan bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas penting instansi pemerintah. Strategi penyebaran informasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan multiplatform secara luas. Pemilihan mitra kerja sama didasarkan pada indikator jangkauan audiens serta tingkat keterlibatan publik yang efektif.

Langkah komunikasi strategis ini dinilai penting untuk menjangkau masyarakat di berbagai pelosok nusantara secara merata. Pemerintah memastikan seluruh program prioritas kelautan dapat tersampaikan dengan transparan kepada masyarakat luas.[ayu]