Haris Azhar Somasi RS Mandaya Royal Hospital Puri Metland Kota Tangerang

FAKTANASIONAL.NET - Advokat sekaligus Aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar mensomasi Rumah Sakit (RS) Mandaya Royal Hospital Puri, Kota Tangerang, Banten beserta tiga tenaga medisnya.

Somasi tersebut disampaikan dalam rangka mewakili kliennya, Muhammad Fadhli dan Twesty Febri Caroline orang tua dari almarhum Maher Agsa Fadhilah yang merupakan pasien dari rumah sakit tersebut.

Surat Somasi tersebut diserahkan langsung oleh Haris Azhar bersama tim kuasa hukumnya kepada CEO RS Mandaya Royal Hospital Puri, dr Essy Osman Nandy MM, Rabu  11 November 2026.

Haris mengungkapkan, somasi yang disampaikan berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam pelayanan medis yang diduga berkontribusi terhadap memburuknya kondisi kesehatan hingga menyebabkan meninggalnya bayi Maher.

"Somasi ini berkaitan dengan rangkaian pelayanan obstetri dan neonatal pada 23–24 September 2026," saat menyampaikan keterangan pers, 11 November 2026.

Berdasarkan keterangan keluarga serta dokumen yang telah dihimpun, lanjut dia, pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban dari rumah sakit maupun tenaga medis terkait.

Sedangkan tiga tenaga medis yang turut menerima somasi masing-masing merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG), dokter spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan, serta dokter spesialis anak yang bertugas sebagai dokter jaga Neonatal Intensive Care Unit (NICU) pada malam 23–24 September 2026.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan pemberian obat tokolitik Duvadilan tanpa pemeriksaan dan penjelasan medis yang dinilai memadai, termasuk terkait persetujuan tindakan medis atau informed consent.

Menurut Haris, saat tindakan tersebut dilakukan, ibu bayi diketahui memiliki riwayat gangguan irama jantung atau aritmia. Namun, pihak keluarga mempertanyakan proses pemantauan kondisi ibu dan janin yang disebut tidak dilakukan secara langsung oleh dokter penanggung jawab, melainkan melalui komunikasi pesan menggunakan perangkat gawai.

"Kami melihat ada sejumlah persoalan serius dalam pelayanan medis. Terlebih, kondisi pasien memiliki riwayat medis yang semestinya menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan medis," ujar Haris.

Selain itu, tim kuasa hukum menyoroti dugaan ketidaktersediaan dokter penanggung jawab NICU dan ketidakhadiran dokter tersebut ketika bayi berada dalam kondisi kritis.

Persoalan lainnya adalah dugaan keterlambatan proses rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang dinilai memiliki sarana dan kemampuan penanganan lebih memadai untuk kondisi bayi.

Keluarga juga mempertanyakan dugaan gangguan suplai oksigen di ruang NICU pada 24 September 2026. Informasi mengenai kejadian tersebut, menurut Haris, diketahui melalui rekaman CCTV yang diperlihatkan pihak rumah sakit. Namun, keluarga mengaku tidak memperoleh salinan rekaman tersebut.

Haris menegaskan, tanggung jawab hukum rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis yang telah dilakukan, tetapi juga mencakup tindakan yang seharusnya diambil, ketepatan waktu pengambilan keputusan, kesiapan fasilitas, serta sistem pelayanan yang menjamin keselamatan pasien.

"Pertanggungjawaban rumah sakit tidak hanya mencakup tindakan medis yang dilakukan, tetapi juga tindakan yang seharusnya dilakukan, keterlambatan pengambilan keputusan medis, ketidaksiapan fasilitas, serta kegagalan sistem pelayanan yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien," tegasnya.

Melalui somasi tersebut, keluarga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada RS Mandaya Royal Hospital Puri dan tenaga medis terkait.

Tuntutan itu meliputi permohonan maaf secara tertulis dan terbuka, pelaksanaan investigasi menyeluruh terhadap rangkaian pelayanan medis, perbaikan sistem pelayanan neonatal, serta pemberian ganti kerugian materiil dan immateriil kepada keluarga.

Haris menyebut seluruh tuntutan tersebut harus dipenuhi dalam waktu 7 x 24 jam sejak surat somasi diterima.

Apabila tidak ada penyelesaian sesuai tuntutan dalam batas waktu tersebut, keluarga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun pengaduan kepada lembaga penegak hukum dan badan pengawas terkait.

"Perkara ini tidak semata-mata menyangkut pertanggungjawaban atas meninggalnya seorang anak, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak pasien, akuntabilitas fasilitas pelayanan kesehatan, dan pentingnya jaminan keselamatan pasien dalam pelayanan kegawatdaruratan neonatal," kata Haris.

RS Mandaya Akan Pelajari Somasi

Sementara itu, pihak RS Mandaya Royal Hospital Puri Metland Kota Tangerang menyatakan telah menerima surat somasi setebal enam halaman yang diserahkan Haris Azhar bersama tim kuasa hukum keluarga.

CEO RS Mandaya Royal Hospital Puri, Essy Osman Nandy, mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh materi dan tuntutan yang disampaikan dalam surat tersebut.

"Kami menerima surat somasi yang disampaikan dan akan mempelajarinya terlebih dahulu," ujarnya saat proses penyerahan somasi berlangsung.

Meski demikian, pihak rumah sakit belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai dugaan yang disampaikan keluarga maupun langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti somasi tersebut.

Dengan diterimanya surat somasi itu, keluarga kini menunggu respons resmi rumah sakit dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Persoalan ini selanjutnya berpotensi berlanjut ke proses hukum apabila tidak ditemukan penyelesaian antara kedua belah pihak.[Mut]