Fakta Nasional

Pemkab Lamongan Tunggu Laporan Resmi, Kades Kedungkumpul Terancam Sanksi Hukum

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan masih memantau perkembangan dugaan penggerebekan Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Angely Emitasari (AE), bersama seorang Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGA di sebu…

Penulis: Aditya Thursday, 12 November 2026 📖 2 menit
Pemkab Lamongan Tunggu Laporan Resmi, Kades Kedungkumpul Terancam Sanksi Hukum
Pemkab Lamongan Tunggu Laporan Resmi, Kades Kedungkumpul Terancam Sanksi Hukum/Instagram

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan masih memantau perkembangan dugaan penggerebekan Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Angely Emitasari (AE), bersama seorang Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGA di sebuah hotel di Kota Batu. Pemkab menegaskan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila perkara tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, mengatakan hingga Rabu, 11 November 2026, pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan peristiwa tersebut.

Joko mengaku informasi yang diperolehnya sejauh ini hanya berasal dari pemberitaan media. Pemerintah daerah juga belum menerima tembusan surat maupun dokumen resmi yang dapat menjadi dasar untuk mengambil tindakan terhadap kepala desa yang bersangkutan.

"Saya tahunya juga dari berita media, dan sampai hari ini masih sebatas memantau perkembangan informasinya," kata Joko.

Meski belum mengambil langkah konkret, Pemkab Lamongan memastikan tidak akan mengabaikan persoalan tersebut. Apabila ditemukan dasar hukum yang kuat, pemberian sanksi akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Sanksinya tentu sesuai dengan aturan yang berlaku," tandas Joko.

Camat Sukorame, Harwa Yutomo, juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan resmi mengenai dugaan kasus yang menyeret nama Angely Emitasari.

Menurut Harwa, pihak kecamatan belum menerima pengaduan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh masyarakat maupun perangkat desa.

"Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami di Kecamatan," ujarnya.

Harwa menegaskan, apabila laporan tertulis nantinya disampaikan, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Lamongan untuk menentukan langkah berikutnya.

"Jika ada laporan surat resmi dari masyarakat, BPD maupun perangkat desa atau tokoh masyarakat, saya akan mengambil langkah koordinasi dengan PMD," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Dugaan penggerebekan terhadap AE dan IGA disebut berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah hotel di Kota Batu.

Peristiwa tersebut mencuat setelah beredar unggahan di media sosial. Penggerebekan diduga dilakukan oleh EDA, istri sah IGA, dengan pendampingan anggota Unit PPA Satreskrim Polres Batu, Propam, Pamapta, serta pihak hotel.

EDA mengaku mengikuti kendaraan suaminya sejak dari rumah hingga tiba di hotel tersebut.

Sementara itu, Harwa mengaku belum memperoleh informasi mengenai aktivitas kedinasan AE setelah dugaan peristiwa tersebut mencuat. Ia belum mengetahui apakah kepala desa itu tetap masuk kerja atau tidak menjalankan tugasnya.

"Nah itu, masuk kerja atau bolos, belum juga ada laporan ke saya," tambah Harwa.

Hingga 11 November 2026, AE belum memberikan penjelasan langsung mengenai dugaan peristiwa tersebut. Pemkab Lamongan masih menunggu laporan resmi dan perkembangan proses hukum sebelum menentukan tindakan lebih lanjut.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK