Sahroni Desak Listyo Sigit Ikut Dipecat, Dinilai Bisa Ganggu Proses Hukum Kasus Penyadapan Prabowo

FAKTANASIONAL.NET – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga segera diberhentikan dari jabatannya. Desakan tersebut muncul setelah Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni menilai, status Listyo Sigit sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif berpotensi mengganggu jalannya proses hukum. Menurutnya, pemberhentian dapat dipertimbangkan apabila bukti keterlibatan yang bersangkutan telah memenuhi kekuatan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Sahroni pada Kamis, 12 November 2026. Ia sebelumnya memberikan apresiasi terhadap keputusan Polri yang memecat Irjen Ahrie Sonta.

Menurut Sahroni, langkah tersebut dapat membantu memperlancar proses pemeriksaan hingga persidangan. Terlebih, Ahrie Sonta disebut telah terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya.

"Tentunya saya setuju dengan langkah ini karena Ahrie Sonta memang terbukti melakukan hal yang disangkakan. Selain itu, beliau dipecat kan memang tujuannya, selain karena sudah terbukti dan tersangka, buktinya juga jelas. Hal ini juga agar lebih memudahkan dalam pemeriksaan dan persidangan nanti," kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).

Sahroni berpandangan bahwa pemecatan terhadap Ahrie Sonta bukan sekadar pemberian sanksi internal di lingkungan kepolisian. Keputusan tersebut juga dinilai dapat memberikan ruang lebih leluasa bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan pemeriksaan.

Ia menekankan bahwa status tersangka dan bukti yang dinilai jelas menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut.

Karena itu, Sahroni menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri. Ia berharap proses hukum terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tanpa hambatan.

Lebih lanjut, Sahroni menyoroti posisi Listyo Sigit yang masih berstatus jenderal aktif. Menurutnya, kedudukan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan perkara agar tidak memengaruhi proses hukum.

Ia pun membuka kemungkinan pemberhentian Listyo Sigit apabila bukti-bukti yang diperlukan telah kuat.

"Untuk Listyo Sigit, kalau memang sekarang posisi dia sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif, itu bisa mengganggu proses hukum, ya seharusnya bisa saja asal bukti-buktinya sudah kuat," ucap dia.

Pernyataan Sahroni tersebut menambah sorotan terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, terutama menyangkut posisi para pejabat kepolisian yang dikaitkan dengan perkara tersebut.[dit]