KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menghadirkan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, ke dalam persidangan kasus korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan hal itu pada Minggu, 15 November 2026. Menurut Budi, aliran dana dari Bupati Kuansing ke Kemenhut masih didalami penyidik.

Fokus utama penyidikan saat ini adalah suap jabatan Sekda dan gratifikasi bupati. Namun, aliran dana untuk izin kebun juga masuk dalam penelusuran.

"Soal kemudian dari penerimaan lainnya itu kemudian cross ke pihak lain, ya di mana dalam pengurusan itu ada dugaan bupati memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin, ya semuanya tentu nanti kita lihat perkembangannya di persidangan seperti apa," kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum nantinya akan menguraikan kronologi peristiwa secara utuh. Keputusan memanggil saksi bergantung pada penilaian majelis hakim di pengadilan.

"Kemudian dalam perkembangannya tentu nanti hakim juga akan menilai, apakah dalam proses pembuktian ini kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan pihak-pihak guna memberikan keterangan di hadapan majelis untuk membuat terang suatu perkara," tambah Budi.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 29 Juni 2026. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Zulkarnain, dan Dirut PT Mitra Ideal Consultant bernama Ardiles. Suap jabatan itu diduga melibatkan satu unit mobil mewah.

Selain suap jabatan, penyidik menemukan aliran dana terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Dana itu berasal dari pemotongan Sisa Hasil Usaha petani koperasi.

Uang tersebut dikumpulkan lalu dikonversi menjadi sekitar 46.500 dolar Singapura. Dana itu diduga diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Penyidik juga menyita 12.500 dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing, Juprizal. Uang itu berasal dari dana yang sempat dikembalikan oleh pihak Menhut.

Pertemuan antara bupati dan Menteri Kehutanan tercatat terjadi beberapa kali. Pertemuan itu berlangsung pada bulan April, Mei, hingga 2 Juni 2026.

Pada pertemuan 2 Juni 2026, Suhardiman diduga menyerahkan sekitar 14.000 dolar Singapura. KPK menyebut nominal yang dikembalikan belum sepenuhnya sama dengan pemberian tersebut.

Raja Juli sebelumnya mengakui menerima amplop pada 2 Juni 2026. Ia mengaku tidak tahu isi amplop dan memerintahkan ajudannya mengembalikan kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026.

Pada 3 Juli 2026, Raja Juli melaporkan dugaan gratifikasi itu ke KPK. Namun, laporan penolakan tersebut sempat ditolak oleh pihak KPK.[ayu]