Praktisi dan Pengamat Minta Pekerja Dilibatkan dalam Penyusunan Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

FAKTNASIOANAL.NET - Sejumlah pengamat hukum ketenagakerjaan dan praktisi hubungan industrial mengapresiasi langkah cepat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dalam menyosialisasikan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, pemerintah juga diminta membuka ruang partisipasi bagi pekerja dan komunitas terkait dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut.

Pengamat Hukum Ketenagakerjaan, Johan Imanuel, mengatakan dirinya bersama Komunitas Pengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Kemnaker melalui kanal YouTube.

Menurut Johan, sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai ketentuan baru, mulai dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, hak istirahat panjang, cuti tahunan hingga cuti bersama.

"Kami mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang bergerak cepat melakukan sosialisasi. Kegiatan ini penting agar berbagai pertanyaan masyarakat mengenai ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat memperoleh penjelasan," ujar Johan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (14/11/2026).

Meski mengapresiasi sosialisasi tersebut, Johan menilai pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan. Terlebih, sejumlah ketentuan dalam undang-undang masih membutuhkan penjabaran teknis agar dapat diterapkan secara jelas di lapangan.

Untuk itu, Komunitas Pengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berencana mengajukan audiensi kepada Kemnaker guna menyampaikan masukan terhadap materi PP yang akan diterbitkan.

"Kami akan menyampaikan permohonan audiensi agar dapat ikut memberikan masukan terhadap Peraturan Pemerintah yang nantinya menjadi aturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan," katanya.

Johan menegaskan, komunitasnya siap mengawal penerbitan aturan turunan tersebut agar mampu memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi kepentingan pekerja maupun dunia usaha.

Sementara itu, Founder DuniaHR, Yanuar Aditya, turut mengapresiasi pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menyoroti sejumlah ketentuan, khususnya mengenai Hubungan Pekerjaan Tertentu dan Tenaga Kerja Sektor Informal.

Menurut Yanuar, aturan pelaksana perlu memperjelas bentuk program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja sektor informal. Selain itu, mekanisme penyelesaian perselisihan juga harus dipastikan, termasuk apakah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Pengadilan Negeri.

Yanuar juga mendorong adanya pengaturan pelindungan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan non-digital agar cakupan regulasi dapat menjangkau berbagai bentuk hubungan kerja.

Terkait alih daya, ia berharap PP mendatang mengatur secara lebih jelas mekanisme pemborongan pekerjaan. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk memberikan landasan hukum terhadap praktik alih daya yang telah berlangsung sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Yanuar berharap UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal, sekaligus tetap mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Founder DuniaHR lainnya, James Carlos Sinaga, menyoroti perubahan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme PHK yang mensyaratkan adanya kesepakatan bersama atau putusan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.

Menurut James, ketentuan tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

"Karena terdapat sejumlah aturan yang mengalami perubahan dan juga ketentuan baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, salah satunya mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja yang mewajibkan adanya kesepakatan bersama atau putusan yang bersifat tetap terlebih dahulu," jelasnya.

James mempertanyakan apakah mekanisme tersebut wajib diterapkan terhadap seluruh jenis PHK atau hanya berlaku pada kondisi tertentu.

"Karena itu, penting adanya peraturan pelaksana untuk melengkapi UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Perlu diperjelas apakah mekanisme PHK tersebut wajib diberlakukan untuk semua jenis PHK," tutupnya.

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Kemnaker dalam menyusun aturan turunan. Keterlibatan pekerja, pengamat, praktisi, dan pelaku usaha dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum, memperkuat pelindungan tenaga kerja, serta menjaga keseimbangan hubungan industrial di Indonesia.