Para Praktisi Hubungan Industrial Siap Beri Masukan Aturan Pelaksana UU Perlindungan Ketenagakerjaan ke Kemenaker RI

FAKTANASIONAL.NET - Para pengamat dan praktisi Hubungan Industrial siap memberi masukan konstruktif kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menyusun Peraturan Pemerintah sebagai kelanjutan dari lahirnya UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pengamat Hukum Ketenagakerjaan Johan Imanuel, mengatakan langkah cepat Kementerian Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan lahirnya UU Perlindungan Ketenagakerjaan patut diapresiasi.

"Saya bersama-sama rekan Komunitas Pengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ikut menyaksikan sosialisasi via kanal YouTube. Kami apresiasi karena Kementerian Ketenagakerjaan RI langsung cepat melakukan sosialisasi ini agar terjawab berbagai pertanyaan seputar PKWT, Alihdaya, Hak Istirahat Panjang, Cuti Tahunan, Cuti Bersama". ujar Johan saat diwawancara insan pers di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Selain itu, Johan bersama Komunitas akan merespon keterangan Kementerian yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah.

Audiensi itu, kata Johan, akan menjadi ruang untuk ikut memberikan masukan terhadap Peraturan Pemerintah yang akan menjadi Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

"Komunitas dalam waktu dekat ini akan bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk audiensi dan siap mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi Pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan," tambah Johan.

Sementara itu, Founder DuniaHR, Yanuar Aditya, menyampaikan apresiasinya terhadap diundangkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, terutama pasal terkait Hubungan Pekerjaan Tertentu dan Tenaga Kerja Sektor Informal.

Yanuar berharap regulasi baru ini bisa dilaksanakan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan dari Pasal Hubungan Pekerjaan Tertentu dan Tenaga Kerja Sektor Informal.

PP dan aturan teknis nantinya dapat mengatur mengenai program Jaminan Sosial apa saja yang diberikan, dan Penyelesaian Perselisihan apakah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Melalui Pengadilan Negeri dan Pelindungan Pekerja dengan hubungan kemitraan Non Digital.

Terkait dengan alihdaya, Yanuar mengharapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan dari UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kembali terkait Alihdaya Pemborongan sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja Alihdaya dengan konsep pemborongan pekerjaan yang selama ini sudah berlangsung sejak UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Yanuar berharap UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi Payung Hukum bagi seluruh Pekerja di Indonesia (formal dan informal), sekaligus tetap mendorong pertumbuhan Investasi dan ekonomi di Indonesia.

Founder DuniaHR lainnya, James Carlos Sinaga, menyampaikan, terdapat aturan-aturan yang mengalami perubahan dan juga ada aturan baru pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini. Salah satunya tentang mekanisme pemutusan hubungan kerja yang mewajibkan adanya kesepakatan bersama atau putusan yang bersifat tetap terlebih dahulu.

"Maka dari itu penting adanya peraturan pelaksana guna melengkapi UU PK ini, apakah mekanisme PHK ini wajib diberlakukan untuk semua jenis PHK?" tutup James.