Hatta Rajasa Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran, Setuju?

FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar politik dan pengalaman kerja sama untuk mempertimbangkan Hatta Rajasa sebagai salah satu calon Wakil Presiden apabila pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah berlaku efektif dan jabatan tersebut resmi kosong.

Hatta bukan sosok baru bagi Prabowo. Keduanya pernah berpasangan dalam Pemilihan Presiden 2014, sebelum Prabowo kembali mempercayakan jabatan strategis kepada Hatta setelah memimpin pemerintahan.

Pada 2 Oktober 2026, Prabowo mengangkat Hatta sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam hubungan politik keduanya karena memperlihatkan bahwa kerja sama yang dibangun sejak Pilpres 2014 berlanjut dalam pemerintahan saat ini.

Pengangkatan Hatta juga memberi dasar baru dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Prabowo telah memilih Hatta sebagai pendamping dalam kontestasi kepresidenan dan kemudian menempatkannya dalam lembaga yang bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden.

Pengalaman Hatta di pemerintahan mencakup sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, serta Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2009–2014, Hatta berpengalaman mengoordinasikan kebijakan yang melibatkan berbagai kementerian.

Pengalaman tersebut relevan dengan fungsi Wakil Presiden yang dapat membantu Presiden mengendalikan pelaksanaan program pemerintah, terutama ketika kebijakan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Persoalan penggantian Gibran juga berkaitan dengan keseimbangan politik pemerintahan. Apabila Prabowo mengajukan kader Gerindra dan calon tersebut terpilih, jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan berada dalam satu partai. Sebaliknya, pencalonan Hatta membuka kemungkinan jabatan Wakil Presiden tetap dipegang tokoh dari luar Gerindra.

Hatta merupakan Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional periode 2024–2029. Kedudukan tersebut menempatkannya dalam struktur salah satu partai pendukung pemerintahan, sekaligus membawa konsekuensi politik bagi hubungan PAN dengan partai koalisi lainnya.

Golkar, PKB, Demokrat, dan partai pendukung pemerintah memiliki kepentingan dalam pembentukan keseimbangan kekuasaan. Pencalonan Hatta karena itu akan berkaitan dengan kemampuan Prabowo membangun kesepahaman lintas partai mengenai pembagian tanggung jawab selama sisa masa pemerintahan.

Dalam pembahasan tersebut, rekam jejak Hatta sebagai mantan menteri koordinator dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dapat dijadikan dasar penilaian.

Dukungan terhadap pencalonannya tidak harus dibatasi pada pertimbangan afiliasi partai, tetapi juga dapat mencakup pengalaman pemerintahan dan hubungan kerja dengan Presiden.

Prabowo sendiri memiliki kewenangan konstitusional menentukan dua nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Dengan demikian, pencalonan Hatta tetap bergantung pada keputusan Prabowo, kesediaan Hatta, dan dukungan politik dalam pemilihan di MPR.

Pengalaman bekerja sama dengan Presiden tidak menjamin hasil pemilihan, tetapi menjadi salah satu unsur yang dapat dipertimbangkan dalam proses pencalonan.

Meski demikian, terdapat kesinambungan dua keputusan politik Prabowo yang relevan dengan pembahasan tersebut. Pada 2014, Prabowo memilih Hatta untuk mendampinginya sebagai calon presiden. Pada Oktober 2026, setelah menjadi Presiden, Prabowo kembali memberinya kepercayaan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Karena itu, wacana pengajuan Hatta Rajasa sebagai pengganti Gibran memiliki landasan yang lebih konkret daripada hubungan politik masa lalu. Apabila jabatan Wakil Presiden kosong, dua keputusan itu menjadi dasar penting untuk mempertimbangkan Hatta dalam proses pencalonan.

Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)