Petinggi PT Benteng Tunggal Diperiksa KPK dalam Korupsi ATR/BPN

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pemeriksaan dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kali ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga petinggi PT Benteng Tunggal, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti, Kamis (12/11/2026).

Ketiga saksi tersebut yakni Phan Gani Setyawan selaku Komisaris PT Benteng Tunggal, Yusuf Wangsaredja sebagai Direktur Utama, serta Lim Chandra yang menjabat Direktur perusahaan tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan terhadap ketiganya berlangsung di Kantor Polda Jawa Timur.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

Selain tiga petinggi PT Benteng Tunggal, penyidik turut memeriksa Wardojo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep periode 2025 hingga sekarang.

Pemeriksaan terhadap jajaran perusahaan dan pejabat pertanahan tersebut dilakukan di tengah pendalaman KPK mengenai dugaan setoran dari sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) daerah kepada pejabat di tingkat pusat Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah kepala kantor pertanahan di wilayah Jawa Timur. Di antaranya Nursuliantoro selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Wawas Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

Dalam pemeriksaan para saksi tersebut, KPK mendalami dugaan aliran setoran dari kantor pertanahan daerah ke pusat, termasuk kemungkinan adanya penerimaan rutin oleh pejabat di lingkungan kementerian yang dipimpin Nusron Wahid.

Nama Nusron turut menjadi perhatian dalam pengusutan perkara ini lantaran KPK menyebut sejumlah tersangka, yakni Erwin, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry, sebagai pihak yang diduga menjadi orang kepercayaannya. Namun, Nusron sendiri telah diperiksa KPK sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dari sejumlah lokasi, termasuk rumah Arif Sugiyanto.

Delapan tersangka itu terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, serta Rizal Pahlefi.

Selain itu, KPK menjerat Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi pemberian uang terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Penyidik juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Pengembangan penyidikan turut menyasar PT Bela Parahiyangan Investindo, anak usaha Lyman Group yang mengembangkan kawasan Kota Baru Parahyangan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

KPK menduga perusahaan tersebut menyerahkan uang pengurusan sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin. Dari jumlah itu, Erwin diduga meneruskan Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto.

Sementara dalam perkara yang melibatkan PT Summarecon Agung, Direktur Utama Adrianto Pitojo Adhi diduga memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin. Sebagian uang tersebut, yakni Rp200 juta, diduga diserahkan kepada Sontang Coin Manurung.

Untuk menelusuri dugaan praktik tersebut, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kantor Kementerian ATR/BPN, kantor PT Summarecon Agung Tbk, Kantor Summarecon Bogor, serta beberapa kantor pertanahan di daerah.

Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo dan menghasilkan penyitaan dokumen terkait pengurusan perpanjangan HGB.

Pemeriksaan terhadap jajaran PT Benteng Tunggal dan sejumlah pejabat pertanahan menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK untuk menelusuri keterkaitan pihak swasta, mekanisme pengurusan pertanahan, serta dugaan aliran uang dalam perkara tersebut.