Puan dan Pramono Masuk Bursa Wapres, Hasto PDIP: Hal-hal Strategis Ditetapkan Ibu Ketua Umum

FAKTANASIONAL.NET - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menyerahkan keputusan strategis Partai kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Bekasi, Sabtu (14/11/2026).

"Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," lanjut Hasto usai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara.

Menanggapi posisi Wakil Presiden yang kini kosong, Hasto menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.

Hasto berharap terhadap dua nama yang nantinya diajukan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai mencuatnya kabar dua nama kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hasto kembali menegaskan hal strategis akan diputuskan oleh Megawati.

Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung paslon Prabowo-Gibran.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemungkinan wacana PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan hal tersebut merupakan ranah pimpinan tertinggi partai.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya singkat merujuk pada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Momentum Koreksi Konstitusi dan Etika Kekuasaan

Dalam kesempatan yang sama, Hasto turut memaparkan pandangan PDIP mengenai dinamika politik nasional menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.

Menurut Hasto, PDIP memandang peristiwa tersebut sebagai momentum penting untuk melakukan koreksi atas cara bernegara agar senantiasa berjalan lurus di atas konstitusi tanpa adanya intervensi penyalahgunaan kekuasaan.

"Nah, kemudian terkait dengan dinamika politik nasional saat ini, setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," papar Hasto.

Ia menambahkan, situasi politik yang terjadi juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya menempatkan supremasi hukum, etika, serta moral di atas segalanya dalam membangun keadaban publik.

Bagi Hasto, seorang pemimpin negara harus memberi keteladanan dengan mengedepankan semangat pengabdian dan watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat.

"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.

Ketika wartawan menanyakan apakah situasi yang dialami Gibran saat ini ibarat "buah simalakama" setelah keluar dari partai, Hasto menjelaskan bahwa PDIP merupakan partai yang digerakkan oleh keyakinan ideologi, komitmen pembebasan terhadap rakyat Marhaen, serta penegakan disiplin kader.

Hasto menegaskan, sesuai kebijakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, setiap kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai dipersilakan keluar.

"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.

Ia menilai, dinamika yang terjadi membuktikan bahwa bangunan politik yang tidak bertumpu pada ideologi dan hanya digerakkan oleh pragmatisme maupun ambisi kekuasaan bersifat rapuh. "Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Hasto, PDIP terus menyatukan ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai, serta gerakan turun ke bawah bersama rakyat dalam proses pelembagaan partai, seperti aksi rutin membersihkan lingkungan setiap Sabtu minggu keempat untuk meletakkan landasan kebudayaan hidup bersih dan merawat Pertiwi.

Lebih lanjut, saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Gibran yang sempat menyinggung soal Pilpres 2024 dan terkesan seolah menyesal meninggalkan PDIP, Hasto menegaskan partainya telah bersikap tegas sejak lama.

Hasto mengingatkan bahwa PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin dan ideologi partai.

"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto.